GELORA.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 270 triliun hingga akhir Maret 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengelolaan APBN di tengah potensi disrupsi global, termasuk dari kebijakan tarif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru tersebut setara dengan 34,8 persen dari target 2025 senilai Rp 775,9 triliun. Pembiayaan utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN).
Secara rinci, realisasi penerbitan SBN tercatat Rp 282,6 triliun atau 44 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 642,6 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman nilainya minus Rp 12,3 triliun.
Realisasi pembiayaan non utang tercatat minus Rp 20,4 triliun. Sehingga total pembiayaan anggaran hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target Rp 522,8 triliun.
“Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issuance Rp 250 triliun untuk surat berharga negara kita Rp 282 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4).
Sri Mulyani mengatakan, peningkatan jumlah pembiayaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap gejolak global.
“Memang terjadi kenaikan, karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita belum punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” jelas Sri Mulyani.
Meski demikian, ia menegaskan strategi pembiayaan pemerintah tetap dijalankan secara hati-hati. Stabilitas pengelolaan APBN tersebut juga berkontribusi terhadap peringkat kredit Indonesia yang tetap terjaga.
“Rating kita tetap dijaga, stable, bahkan outputnya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting,” ujarnya. (*)