GELORA.CO - Setelah ramai atas komentarnya tentang Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM, Raja Juli Antoni tarik 11 anggota PSI ke struktur OMO FOLU Net Sink 2030 dirujak netizen.
Dalam sebuah posingan terlihat salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 tertanggal 31 Januari 2025 yang terdapat 11 anggota PSI masuk dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.
OMO FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk menjalani strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2030.
Selain nama pengisi struktur organisasi, dalam SK yang tersebar juga menyebutkan gaji yang akan diterima oleh para pemegang jabatan.
Dari postingan struktur anggota OMO FOLU Net Sink 2030, terdapat 11 nama anggota PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dengan berbagai jabatan.
Adapun anggota PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.
Terdapat juga nama Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Sedangkan penghasilan para anggota OMO FOLU Net Sink 2030 untuk Penanggung Jawab atau Pengarah mencapai Rp50 juta per bulan.
Adapun untuk anggota dan staf kesekretariatan masing-maing mencapai Rp20 juta per bulan dan Rp8 juta per bulan.
Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.
SK dari Menteri Kehutanan ini langsung mendapatkan tengapan dari netizen yang meninggalkan jejak mereka di kolom komentar dan menyangkutkan dengan praktek nepotisme.
“Ternyata selain mencla mencle @psi_id partai anak muda ini doyan KKN juga, mumpung ada yang jadi menteri. Emang mantap partainya @kaesangp,” komentar akun @kangmirdja.
Netizen juga mengomentari posisi terkait double job para sosok yang mengisi jabatan tersebut.
“Asn jelata honornya ditiadakan, klo dobel juga gak boleh. Lah ini pejabat²nya malah double job,” komentar @CalmBink.
Selain itu netizen lainnya mempertanyakan komitmen efisiensi dari Presiden Prabowo terhadap anggaran di Kementerian dan Institusi pemerintah.
“Pak Presiden @prabowo, @Gerindra, apakah FOLU ini perampokan uang Negara secara legal? Inikah yang namanya efesiensi pak?,” tulis akun @rangkutifuat.
Sedangkan Raja Juli juga sempat menjelaskan jika pembiayaan dari OMO FOLU ini bukanlah dari APBN.
“Pembiayaan kegiatan OMO ini sama dengan pembiayaan sebelumnya yang bersumber dari pendanaan donor atau negara mitra. Saya pastikan tidak bersumber dari APBN,” tegasnya.
Sumber: disway