GELORA.CO -Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyoroti realitas pahit dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
Saat menjadi narasumber di kanal YouTube Sudirman Said, Mahfud mengatakan, orang baik yang masuk ke dalam sistem sering kali terjebak dalam pusaran korupsi yang sudah mengakar.
Dia mencontohkan, seorang taruna di awal masa pendidikan, pasti memiliki keinginan membela negara. Namun, begitu masuk ke dalam sistem, mereka dihadapkan pada lingkungan yang telah terkontaminasi. Jika ingin selamat, mereka harus mengikuti arahan atasan, yang mungkin sudah terjerat praktik kotor.
"Kalau dia tidak begitu terlempar dia dari posisinya," kata Mahfud MD seperti dikutip redaksi, Minggu 16 Maret 2025.
Mahfud juga mencontohkan kasus lainnya. Dia bercerita di awal reformasi, seorang jaksa tinggi di Sulawesi Selatan yang dikenal reformis dan berani menindak orang kuat justru dicopot dari jabatannya. Publik pun marah dan mempertanyakan keputusan tersebut.
Namun, Jaksa Agung saat itu menegaskan bahwa jaksa tersebut bukanlah sosok yang benar-benar bersih.
"Dulu saat masih bertugas di daerah lain, dia juga pernah menerima suap," ungkap Mahfud, menggambarkan betapa sulitnya mencari sosok yang benar-benar bebas dari sistem yang korup.
Situasi ini, menurut Mahfud, membuat siapa pun yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar menjadi sulit. Hakim, misalnya, jika ingin membuat putusan yang adil, justru bisa mendapat ancaman.
"Kalau tidak memutus sesuai pesanan, masa lalunya bisa diungkit bahwa dulu pernah menerima sesuatu. Akhirnya, mereka pun terpaksa mengikuti irama yang sudah ada," jelasnya.
Dengan kondisi seperti ini, Mahfud menilai bahwa reformasi hukum dan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh.
Tanpa perombakan sistem yang lebih dalam, orang baik yang masuk ke dalam birokrasi justru berisiko terseret ke dalam arus korupsi yang sudah mengakar.
"Sehingga saya pernah mengatakan sekarang ini ya orang mau bertobat pun susah," tandas mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sumber: RMOL