GELORA.CO -Jargon "AKHLAK" alias Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang digaungkan Menteri BUMN Erick Thohir bisa jadi hanya sebagai semboyan tanpa implementasi.
Begitu dikatakan Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyusul kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang ditangani Kejaksaan Agung dan ditaksir merugikan negara mencapai Rp193,7 triliun.
Kata Adib, menjadi disesalkan dengan jargon Erick Thohir, kasus korupsi yang telah menyeret 7 tersangka itu terjadi di PT Pertamina Patra Niaga, salah satu perusahaan BUMN.
"Jargon Erick Thohir yang dulu bikin BUMN berakhlak, saya kira hanya isapan jempol saja. Tidak bekerja maksimal," kata Adib kepada wartawan, Rabu 5 Maret 2025.
Lebih disesalkan, kata dia, kasus korupsi tersebut terjadi 2018-2023. Artinya, saat Erick Thohir sudah menjadi menteri yang seharusnya mengawasi jalannya seluruh perusahaan negara.
Namun sayang, masih kata Adib, kewenangan Erick Thohir dalam mengelola BUMN termasuk Pertamina Patra Niaga tidak mampu dijalankan sebagaimana mestinya.
Adib pun mewajarkan jika belakangan ada kecurigaan publik, kasus korupsi tersebut adalah buah dari slogan "AKHLAK" yang hanya sebatas alat pencitraan Erick Thohir.
"Akhirnya wajar jika publik mengaitkan ini dengan oh jangan-jangan ada yang diumpetin tapi ada yang juga dibuat pencitraan nih," pungkasnya.
Sumber: RMOL