GELORA.CO - Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk waspada dengan gerakan penggembosan dari dalam kabinet. Dugaan ini mencuat usai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat kisruh dengan menghapus pengecer elpiji (LPG) 3 kg tanpa koordinasi, hingga memakan korban jiwa.
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menduga Bahlil sengaja merusak citra Presiden Prabowo. Bukan mustahil, kata dia, langkah ini adalah agenda terselubung membenturkan Prabowo dengan rakyat.
"Kalau Prabowo bermasalah dengan rakyat maka posisi Gibran sebagai wakil presiden sangat diuntungkan. Inilah motif Jokowi untuk diskreditkan Prabowo, untuk promosikan Gibran," ujar Anthony dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Dia meyakini, Prabowo juga kesal karena merasa dilangkahi. Terbukti, adanya langkah cepat dari Presiden ke-8 RI dengan segera menganulasi dan izinkan kembali pengecer jual gas melon.
"Apa inisiatif Bahlil sendiri? Pasti tidak mungkin. Jadi siapa mastermind yang mengatur kebijakan yang hanya berumur satu hari, yang kemudian dibatalkan Prabowo? Patut diduga keras Jokowi," kata dia.
Oleh karena itu, Anthony mendorong agar Presiden Prabowo segera melengserkan Bahlil dari jajaran kabinet Merah Putih, termasuk para menteri eks era Jokowi yang tak becus. "Bahlil dan semua menteri Jokowi harus diberhentikan," tegas dia.
Sebelumnya, Bahlil memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
"Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, enggak usah pakai biaya-biaya," ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.
Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Usai kegaduhan, Ketum Partai Golkar itu mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.
"Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab," ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
"Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," kata Bahlil.
Sumber: inilah