GELORA.CO - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi negara dengan citra paling rendan berdasarkan Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Jumat, (24/1/2025).
Persentase yang didapat oleh Polri yakni 65,7 persen, naik 1,5 persen dari survei Litbang Kompas periode Juni 2024.
Sementara institusi dengan penilaian tertinggi diraih oleh TNI dengan 94,2 persen.
Kemudian di bawahnya ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 81,6 persen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 80,3 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 73,6 persen, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72,6 persen.
Sebagai informasi, Survei Litbang Kompas ini menggunakan metode survei periodik wawancara tatap muka yang digelar Litbang Kompas dari 4-10 Januari 2025.
Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan bahwa citra Polri ini terkait beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik, seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua.
"Padahal pernah juga terjadi penurunan sejak kasus Sambo yang menjadi perhatian publik. Sekarang perlahan sudah mulai naik lagi," ucap Yohan.
Dibandingkan dengan hasil survei pada September 2024, terjadi kenaikan 0,6 persen saja.
Tanggapan Kapolri soal Sentimen Negatif
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperhatikan banyak sentimen negatif dari masyarakat untuk Polri di media sosial selama 2024.
Sentimen negatif ini membuat Kapolri memastikan akan menganalisa dan melakukan evaluasi di tubuh Korps Bhayangkara atas kinerja yang dilakukan.
Menurut Sigit, dari 7 juta interaksi lebih banyak yang memberikan sentimen negatif.
"Dari keseluruhan interaksi tersebut terdapat sentimen positif sebesar 37 persen."
"Sentimen netral 18 persen, dan sentimen negatif ada 46 persen," kata Sigit dalam konferensi pers Rilis Akhir Tahun di Gedung Rupatama, Mabes Polri, pada Selasa (31/12/2024).
Untuk itu, mantan Kabareskrim Polri ini akan melakukan perbaikan-perbaikan agar sentimen negatif untuk Polri bisa berkurang.
"Namun demikian Polri terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sentimen-sentimen negatif yang ada di media sosial dengan langkah-langkah nyata di lapangan," tuturnya.
Tindakan responsif atas segala permasalahan yang diadukan atau dilaporkan masyarakat dan melakukan tindakan secepat mungkin.
"Oleh karena itu tentunya kami terus menekankan kepada seluruh personel Polri agar terus melakukan pembenahan, melakukan tindakan yang cepat, melakukan responsif yang cepat tanpa harus menunggu hal tersebut menjadi viral," jelasnya.
"Namun demikian, baik viral maupun tidak viral tentunya menjadi kewajiban seluruh anggota kami untuk melaksanakan respon cepat dan melaporkan segera kepada masyarakat," sambungnya.
Daftar Survei Litbang Kompas: TNI Teratas, Polri Paling Bawah
Litbang Kompas melakukan survei periodik terhadap citra lembaga negara.
Survei yang dirilis pada Jumat (24/1/2025) hari ini, memperlihatkan 10 lembaga negara dengan citra positif.
Hasilnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menduduki posisi teratas sebagai lembaga negara dengan citra positif tertinggi.
Sebanyak 94,2 persen responden menyatakan bahwa TNI memiliki citra yang baik.
"TNI ini memang di survei kita, kan tadi sejak era presiden Gus Dur, itu memang trennya naik terus sampai stuck di angka 90," kata Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, dikutip dari Kompas.com.
Tren citra positif TNI terus mengalami peningkatan dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas.
Pada bulan Juni 2024, citra TNI tercatat sebesar 89,8 persen.
Angka ini meningkat menjadi 91,9 persen pada September 2024 dan kini mencapai 94,2 persen.
Berikut daftar 10 citra positif lembaga negara menurut survei terbaru Litbang Kompas.
- Tentara Nasional Indonesia (TNI) 94,2 persen
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI 81,6 persen.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI 80,3 persen
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan 73,6 persen.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 72,6 persen
- Kejaksaan Agung 70 persen.
- Mahkamah Konstitusi (MK) 69,1 persen
- Mahkamah Agung (MA) 69 persen.
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 67 persen
- Polri 65,7 persen.
Sumber: tribunnews