GELORA.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang ada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari serangga untuk memenuhi kebutuhan protein mereka.
Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).
"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.
Usai acara, Dadan menjelaskan potensi serangga menjadi salah satu menu MBG untuk memenuhi kebutuhan protein itu sebagai contoh BGN menyesuaikan kebiasaan lokal dalam menentukan menu.
Misalnya, jika anak-anak di suatu daerah biasa makan serangga, maka serangga bisa masuk ke dalam menu makan bergizi gratis di wilayah tersebut.
Hal itu, kata dia, juga sebagai penegasan BGN tidak memiliki standar menu nasional terkait MBG melainkan BGN menetapkan standar gizi yang harus dipenuhi.
Ia pun memberi contoh jika daerah tertentu memiliki kebiasaan makan telur maka menu BGN akan menentukan menu MBG utama di daerah tersebut kebanyakan dari telur.
"Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," jelas Dadan.
"Kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambungnya.
Dadan mencontohkan orang-orang di Halmahera Barat yang biasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat.
Dia menilai, ini merupakan contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis.
"Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," ujar dia.
"Karena badan gizi nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Dadan membantah pihaknya meminta tambahan Rp100 triliun untuk program MBG.
Dadan menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.
Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo.
Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.
“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.
Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1) adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.
"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.
Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.
Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.
Program MBG sendiri sebelumnya hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun yang dikelola oleh BGN. Terkait tambahan dana Rp100 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memberikan kepastian.
"Ya nanti kita lihat, kan yang seperti disampaikan oleh pimpinan MBG, 200 titik akan menjadi 5.000 titik. Jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan pasti itu akan meningkatkan kompleksitas. Itu yang harus kita jaga," kata Sri Mulyani ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/).
Yang jelas kata Sri Mulyani, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.
Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya
Sumber: Tribunnews