GELORA.CO - Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi akan memperbanyak cukong politik pada pemilihan presiden (Pilpres) 2029.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, ketiadaan presidential threshold memunculkan banyak pasangan calon karena partai-partai politik bisa mengajukan jagoannya masing-masing.
"Dengan banyaknya jumlah kandidat yang akan berkompetisi di Pilpres, selain akan memperpanjang tahapan dan proses pilpresnya, juga meningkatkan risiko inefisiensi anggaran," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 4 Januari 2024.
Menurutnya, akibat biaya politik yang akan semakin mahal karena jumlah kandidat semakin banyak, kemunculan pemodal politik pun akan mengikuti dinamika yang terjadi.
"Dan potensi membingungkan pemilih dan memunculkan banyak cukong politik untuk menyuplai para kandidat," tuturnya.
Dengan banyaknya jumlah kandidat, maka fragmentasi basis pemilih antar kandidat akan semakin banyak dan sulit mencapai suara mayoritas mutlak.
"Pada akhirnya, semua akan bernegosiasi dan berkoalisi secara transaksional untuk bisa sampai pada kemenangan mayoritas," sambungnya.
Oleh karena itu, sosok yang kerap disapa Biran itu meyakini jika kandidat yang menang adalah dari partai kecil atau koalisi partai kecil, maka mereka akan kesulitan mendapatkan dukungan di parlemen.
"Karena minimnya kursi yang dikuasai partai pengusung. Ini bisa menghambat jalannya pemerintahan," tutupnya.
Sumber: rmol