GELORA.CO - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah pemerintah daerah.
Ia menyebut masih banyak pengunaan dana APBD yang tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Bima usai menjadi narasumber dalam siniar yang dilakukan KPK.
Mantan Wali Kota Bogor itu mengatakan banyak anggaran daerah diberikan untuk kegiatan yang tidak berdampak kepada masyarakat.
"Catatan Kemendagri banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak menyentuh kepada rakyat. Biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, biaya kunjungan kerja, perjalanan dinas," kata Bima di gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025.
Ia memberikan contoh, ada pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD untuk program pemberantasan stunting.
Namun, alokasi anggaran itu lebih banyak dihabiskan pada kegiatan kunjungan kerja.
"Banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60 persen dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung. Untuk pemberantasan kemiskinan, banyak seminar dan lain-lain," katanya.
"Jadi arahan presiden itu tepat gimana caranya APBD ini dikoreksi sehingga langsung," sambung Bima.
Ia menekankan, bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar alokasi dana APBD tepat sasaran.
Selain itu juga meminta kepada pemerintah daerah lebih tepat guna dalam memanfaatkan dana daerah.
"Presiden misalnya bilang ini sekolah-sekolah SD itu harus bener dong bangunannya, jangan sampai ada dapur makanan gratis tapi kemudian sekolahnya nggak layak. Jangan bilang daerah nggak punya uang ketika alokasinya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak substantif," pungkasnya.
Sumber: disway