GELORA.CO -Industri tekstil Tanah Air sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit.
"Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resminya, Kamis, 26 Desember 2024.
Berkenaan dengan itu pula, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan para karyawan PT Sritex. Menurut Saleh, segala upaya yang diperlukan bisa dikerjakan dalam rangka menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
"Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan,” kata Saleh.
Saleh menegaskan bahwa PHK tidak boleh terjadi, merujuk pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat rapat dengan komisi VII sebelum putusan MA, yang menjanjikan bahwa para karyawan akan dijaga dan diselamatkan.
"Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Lebih jauh, Saleh menilai persoalan Sritex ini dalam suasana yang memang sulit. Namun, harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar yurisdiksi yang benar untuk menjaga ini.
“Perlu penjelasan pemerintah agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintah,” tegas Waketum PAN ini.
Saleh berharap Presiden Prabowo ikut mengawal langsung persoalan besar, yang terjadi di Sritex.
“Paling tidak, Presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL