GELORA.CO - Pasukan penjajahan Israel (IDF) disebut sudah mulai melakukan pencaplokan di Jalur Gaza. Langkah itu dinilai sejalan dengan rencana pembersihan etnis yang dijalankan Israel di Gaza.
Itay Epshtain, pakar hukum kemanusiaan internasional, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa “Israel telah mencaplok 56 kilometer persegi wilayah Gaza, yang diberi nama ‘Wilayah Netzarim’”.
Israel memiliki rencana serupa untuk wilayah di Gaza Utara dan Rafah. “Gaza Utara dan Rafah akan diakuisisi secara permanen, sementara 2,2 juta warga Palestina ditahan di Khan Younis dan Al Bureij,” kata Epshtain, yang juga merupakan penasihat khusus Dewan Pengungsi Norwegia (NRC). Secara total, luas Jalur Gaza hanya sekitar 365 km persegi, menjadikannya salah satu tempat terpadat di dunia.
Epshtain menekankan bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera bertindak atas penggunaan kekuatan bersenjata Israel terhadap kedaulatan, integritas teritorial dan independensi politik Palestina. Tindakan Israel itu menurutnya melanggar larangan agresi wilayah yang diamanatkan Mahkamah Internasional.
Wilayah utara Gaza telah dikepung dan dibombardir Israel sejak dua bulan lalu. Pemboman Israel sejauh ini telah menyebabkan ratusan syahid, menambah panjang daftar lebih dari 43 ribu warga Palestina yang telah dibunuh di Gaza setahun belakangan.
Tak hanya itu, Israel juga menutup total akses bantuan kemanusiaan, makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan air bersih. Hal ini membuat sekitar 70 ribu warga yang bertahan di utara terancam meninggal karena kelaparan.
Surat kabar Israel Haaretz pada Ahad menerbitkan editorial yang menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan militer Israel “melakukan operasi pembersihan etnis” di Gaza utara. Artikel tersebut mengutip koresponden militer surat kabar tersebut, yang, setelah mengunjungi wilayah tersebut bersama pasukan Israel pekan lalu, menyimpulkan bahwa wilayah tersebut tampak seperti dilanda “bencana alam”. Editorial tersebut menekankan bahwa kehancuran tersebut adalah “tindakan penghancuran manusia yang direncanakan.”
Dilaporkan bahwa seorang perwira senior, yang diidentifikasi oleh Guardian sebagai Brigadir Jenderal Itzik Cohen, komandan Divisi 162, mengatakan kepada wartawan: “Tugas saya adalah menciptakan ruang yang kosong...Kami memindahkan penduduk untuk perlindungannya, dalam rangka untuk menciptakan kebebasan bertindak bagi pasukan kita.”
Ketika ditanya apakah militer melaksanakan 'Rencana Jenderal', yang mencakup pembersihan etnis di wilayah tersebut dan membunuh warga Palestina yang masih tersisa, perwira tersebut menyangkal mengetahui hal tersebut, dan bersikeras bahwa tentara “bertindak berdasarkan instruksi [militer Israel]” Komando Selatan dan kepala staf.”
Dia menambahkan bahwa divisinya telah mengarahkan bantuan kemanusiaan dari “zona yang dibersihkan” di Gaza utara menuju selatan. Pasukan Israel telah melarang masuknya makanan, air dan obat-obatan ke Gaza utara sejak mereka melancarkan serangan besar baru di wilayah tersebut – termasuk di Jabalia, Beit Lahia dan Beit Hanoun – pada awal Oktober.
Komite Peninjau Kelaparan (FRC) yang independen memperingatkan pada hari Sabtu bahwa ada “kemungkinan besar kelaparan akan segera terjadi di wilayah” di Gaza utara. Ketua UNRWA Philippe Lazzarini menuduh Israel mempersenjatai kelaparan terhadap penduduk Gaza, dan menegaskan bahwa kelaparan yang terjadi adalah “buatan manusia.”
Sedangkan Haaretz menyalahkan Netanyahu.“Penting untuk menyebutkan namanya,” tulis Haaretz. Mereka menyoroti bahwa pengusiran paksa penduduk Gaza utara dilakukan di bawah arahan komandannya, yang tunduk pada arahan kepemimpinan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanannya. “Ketimbang menyebutnya ‘Rencana Jenderal’, kita seharusnya penyebutnya ‘Perintah Netanyahu’,” tulis editorial tersebut.
Apa itu Rencana Jenderal?
Pembersihan etnis oleh Israel di Jalur Gaza kerap dijuluki “Rencana Jenderal”, yang juga dikenal sebagai Rencana Eiland. Sederhananya, usulan sekelompok tentara cadangan senior ini melibatkan pembersihan etnis di Jalur Gaza bagian utara; dan kemudian mengepung wilayah tersebut, termasuk menghentikan masuknya pasokan kemanusiaan, untuk membuat kelaparan semua orang yang tersisa, termasuk para pejuang Palestina.
Merujuk Middle East Eye, rencana tersebut dipublikasikan pada akhir September 2024 oleh Forum Komandan dan Prajurit Cadangan, sebuah LSM Israel yang mendefinisikan dirinya sebagai badan profesional dengan lebih dari 1.500 perwira militer.
Tokoh sentral di balik rencana tersebut adalah Giora Eiland, pensiunan jenderal cadangan, yang merupakan kepala divisi operasi dan perencanaan angkatan darat, dan kemudian mengepalai Dewan Keamanan Nasional.
Eiland, yang terlibat dalam perang Arab-Israel tahun 1973, invasi ke Lebanon pada tahun 1982 dan Operasi Entebbe pada tahun 1976, dianggap berhaluan kiri-tengah di Israel. Pada tahun 2023, misalnya, ia mendukung tentara cadangan yang menolak melapor selama krisis reformasi peradilan Israel. Selama perang saat ini, ia beberapa kali menjadi berita utama karena menyerukan tentara untuk mengambil tindakan yang merupakan kejahatan perang.
Dalam sebuah wawancara pada 29 Oktober 2023, hanya beberapa minggu setelah perang, Eiland mengatakan bahwa Israel perlu memberikan tekanan yang lebih kuat. “Fakta bahwa kita putus asa dalam menghadapi bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah kesalahan serius… Gaza harus dihancurkan sepenuhnya: kekacauan yang mengerikan, krisis kemanusiaan yang parah, tangisan-tangisan ke surga…”
Dan pada bulan Desember ia menyarankan bahwa jika Hamas tidak bersedia membahas sandera Israel maka bantuan kemanusiaan harus dihentikan dengan harapan pada akhirnya dapat menggulingkan kepemimpinan Hamas.
“Seluruh Gaza akan kelaparan,” Eiland beralasan, “dan ketika Gaza kelaparan, maka ratusan ribu warga Palestina akan marah dan kesal. Dan orang-orang yang kelaparan, merekalah yang akan melakukan kudeta terhadap [Yahya] Sinwar, dan itulah satu-satunya hal yang mengganggunya."
Inti dari rencana tersebut adalah menghentikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza utara; dan menggunakan kelaparan sebagai penekan. Tahap pertama adalah “evakuasi penduduk dari Jalur Gaza utara”. Hal ini telah menjadi bagian dari pemikiran militer Israel bahkan sebelum Rencana Jenderal. Pada November 2023, tentara mengumumkan bahwa 95 persen penduduk Gaza utara telah pindah ke selatan dan diperkirakan tidak akan kembali.
Namun diperkirakan 400.000 warga Palestina masih berada di Jalur Gaza utara. Kebanyakan dari mereka berlindung di daerah yang diperintahkan militer untuk mereka tinggalkan dan menuju ke zona kemanusiaan al-Mawasi yang penuh sesak di wilayah selatan. Beberapa pengungsi telah direlokasi lebih dari 10 kali.
Bergerak ke selatan, warga Palestina akan melintasi Koridor Netzarim, zona militer buatan Israel yang membentang dari timur ke barat dan membelah Jalur Gaza menjadi dua. Pada Februari, Channel 14 News melaporkan bahwa jalan berbenteng sedang dibangun di dalam koridor tersebut, menyelesaikan pengepungan Jalur Gaza bagian utara dan membuat lebih mudah untuk mengusir warga sipil dari wilayah tersebut.
Shimon Orkabi, komandan Batalyon 601 Korps Teknik, yang bertanggung jawab untuk pengaspalan jalan, mengatakan kepada situs web tersebut bahwa salah satu tujuannya adalah “untuk mencegah jalur dari selatan ke utara dan mengendalikannya dengan sangat tepat”.
Setelah warga Palestina diusir dari Gaza utara, yang menurut rencana akan memakan waktu seminggu, tahap kedua dapat dilanjutkan: transformasi Gaza utara menjadi zona militer tertutup.
Menurut rencana tersebut, wilayah tersebut akan dikenakan “blokade penuh dan ketat, termasuk mencegah pergerakan ke dan dari wilayah tersebut, dan mencegah masuknya pasokan, termasuk makanan, bahan bakar, dan air”.
Siapa pun yang tersisa akan diperlakukan sebagai kombatan. Video rencana tersebut di YouTube menyatakan bahwa anggota Hamas yang masih tersisa dapat memilih untuk “menyerah atau mati kelaparan”. Setelah itu, “akan mungkin untuk memasuki dan membersihkan wilayah Kota Gaza dengan hampir tanpa musuh”.
Sumber: republika