GELORA.CO - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, meminta DPR RI untuk memastikan calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih benar-benar independen dan tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR RI terhadap 10 capim dan 10 cadewas KPK yang dijadwalkan berlangsung pada 18-21 November 2024.
Zaenur menekankan pentingnya memilih kandidat yang tidak memiliki afiliasi politik dengan tokoh atau partai tertentu.
"DPR diharapkan memilih capim dan dewas KPK yang independen. Bukan orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo, bukan orangnya Bahlil, atau siapapun," ujarnya, Minggu (17/11/2024).
Menurutnya, rekam jejak kandidat harus menjadi acuan utama dalam proses seleksi agar tidak kembali terulang kasus seperti pimpinan KPK sebelumnya.
"Semua harus adalah orang yang independen, yang benar-benar ditunjukkan oleh track record mereka selama ini," imbuhnya.
Selain itu, ia berharap para kandidat yang terpilih bersih dari catatan etik dan hukum, serta memiliki pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi dan cara efektif untuk memberantasnya.
Zaenur juga mengingatkan DPR periode 2024-2029 untuk tidak mengulangi kesalahan pendahulunya.
Ia merujuk pada pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode sebelumnya, meskipun Firli memiliki catatan pelanggaran etik saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
"Secara prediktif, orang yang punya sejarah melakukan pelanggaran akan mengulangi pelanggaran dengan skala lebih besar karena diberikan kekuasaan besar," tandasnya.
Sumber: pantau