GELORA.CO - Kabinet zaken yang digadang-gadang akan mengisi pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya tecermin dari calon kandidat yang telah disiapkan.
Prabowo pernah disebut akan membentuk kabinet zaken pada pemerintahannya dengan memilih sosok-sosok yang releven dengan kementerian yang akan dipimpin selama 5 tahun ke depan.
Namun, sejumlah tokoh yang muncul saat pemanggilan calon menteri di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, masih didominasi para politikus.
Pasalnya, dari 49 nama calon menteri yang telah dipanggil, lebih dari separuhnya merupakan nama-nama politikus atau elite politik.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.
“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).
Pasalnya, Ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.
Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.
Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnya ketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.
“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.
Elite Politik di Dalam Kabinet
Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa masuknya elite partai ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berdampak pada melemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh parlemen.
Menurut dia, semestinya elite atau pimpinan partai tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
"Elite atau pimpinan partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan itu diikuti oleh disfungsi partai-partai yang ada di parlemen mengingat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan," kata Titi Anggraini dilansir dari Antara, Jumat (18/10/2024).
Dia menilai, tugas parlemen adalah memastikan pelaksanaan undang-undang, menyusun anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan pembangunan.
Menurut Titi, sistem presidensial yang demokratis membutuhkan posisi yang setara antara Presiden dan DPR, sehingga dalam situasi yang ideal, DPR menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif atau presiden.
Dia memperkirakan akan terjadi 'bulan madu' antara parlemen dan eksekutif di masa awal pembentukan pemerintahan.
"Untuk tahun pertama sampai tahun ke tiga pascapembentukan pemerintahan yang baru, kita harus bersiap bahwa parlemen kita akan cenderung menjadi stempel atau paduan suara bagi berbagai proposal eksekutif," kata dia.
Oleh karena itu, Titi pun meminta peran masyarakat sipil dan media massa untuk lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan baru.
"Itulah mengapa masyarakat sipil dan media akhirnya yang harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.
Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.
"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).
Sumber: bisnis