Geledah Dinas Peternakan Jatim, KPK Sita Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Dinas Peternakan Jatim, KPK Sita Dokumen dan Alat Elektronik

Gelora News
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO  - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur, Rabu (16/10/2024) kemarin.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim KPK menyita barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik.

"Update-nya disita dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE)," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (17/10/2024).


Penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Dinas Peternakan Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, berlangsung sejak pukul sejak 09.30 WIB hingga 15.03 WIB.


Setelah melakukan penggeledahan selama lima jam lebih, penyidik KPK membawa dua koper dan langsung diletakkan ke dalam bagasi mobil.

Adapun penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

Dalam kasus itu, informasi teranyar KPK telah menyita sejumlah alat bukti seperti mobil, jam tangan merek Rolex, hingga uang Rp 1 miliar.


Penyitaan itu berasal dari penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK sejak 30 September 2024 hingga 3 Oktober 2024.


"KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 rumah atau bangunan yang berlokasi di Kota Surabaya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa:


Sebagaimana diketahui terkait dengan perkara tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu empat tersangka sebagai penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. 

Dari empat tersangka penerima, tiga orang merupakan penyelenggara negara. 

Sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. 

Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya adalah pihak swasta dan dua lainnya dari penyelenggara negara. 


KPK sendiri secara resmi belum mengumumkan perkara ini

Sumber: Tribunnews 
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita