GELORA.CO - Tindakan pemerintah Mongolia untuk tidak menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin selama kunjungan resmi, membuat Ukraina marah.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut hal tersebut sebagai pengabaian dari anggota ICC, yakni Mongolia dan menjadi pukulan telak bagi sistem hukum pidana internasional
"Mongolia telah membiarkan seorang penjahat yang dituduh menghindari keadilan, dengan demikian ikut bertanggung jawab atas kejahatan perang," kata Juru bicara Kemlu Ukraina Heorhiy Tykhyi, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa (3/9).
Tykhyi menegaskan bahwa Ukraina akan bekerja sama dengan sekutunya untuk memastikan Mongolia merasakan akibatnya.
Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC tahun lalu terhadap Putin mewajibkan 124 negara anggota pengadilan, termasuk Mongolia, untuk menangkap presiden Rusia dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka.
Putin tiba di Mongolia pada hari Senin (2/9) untuk melakukan pembicaraan yang kemungkinan akan difokuskan pada jaringan pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dan Tiongkok.
Presiden Rusia itu disambut dengan hormat di bandara Ulaanbaatar. Dia dijadwalkan bertemu dengan pemimpin Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh serta menandatangani sejumlah dokumen penting.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov sebelumnya mengaku pihaknya tidak khawatir tentang surat perintah penangkapan ICC karena telah melakukan negosiasi hebat dengan Mongolia.
Surat perintah ICC menuduh Putin mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Kremlin telah menolak tuduhan tersebut, menyebutnya bermotif politik.
Sumber: rmol