GELORA.CO -Sidang pembacaan putusan etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan digelar secara terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat (6/9).
Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, sidang pembacaan putusan etik dengan terperiksa Nurul Ghufron tetap dijadwalkan pada siang ini.
"Sidang pukul 14.00 terbuka untuk umum," kata Albertina kepada wartawan, Jumat pagi (6/9).
Namun demikian, Albertina mengaku belum mendapatkan informasi apakah Ghufron akan hadir atau tidak.
Sementara itu, saat dikonfirmasi redaksi, Ghufron belum memberikan respon.
Sidang yang sempat ditunda ini akan segera digelar setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang dilayangkan Ghufron yang meminta agar sidang etik dihentikan karena dianggap sudah daluarsa.
Gugatan yang dilayangkan Ghufron telah diputuskan dan dibacakan Majelis PTUN Jakarta pada Selasa (3/9), dengan susunan Majelis Hakim, Irvan Mawardi sebagai Hakim Ketua, dan 2 Hakim Anggota yakni Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan.
Dalam amar putusan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), PTUN Jakarta mencabut penetapan PTUN Jakarta nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 tentang penundaan pelaksanaan tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Ghufron sebagaimana surat undangan pemeriksaan klarifikasi nomor R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024.
"Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat (Dewas KPK) tentang kompetensi absolut pengadilan," bunyi putusan PTUN Jakarta seperti dikutip, Selasa sore (3/9).
"Dalam pokok perkara. Satu, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," bunyi amar putusan PTUN Jakarta.
Selain itu, PTUN Jakarta juga menghukum Ghufron untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442 ribu.
Dewas KPK sebelumnya menunda membacakan putusan sidang etik Ghufron karena adanya perintah dari PTUN Jakarta pada 20 Mei 2024 lalu.
Sidang etik itu digelar lantaran Ghufron tersandung dugaan penyalahgunaan jabatan sebagai insan KPK dalam mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM.
Sumber: RMOL