GELORA.CO - Sedikit demi sedikit perilaku keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) terungkap.
Jika yang terungkap perilaku baik, tentu masyarakat senang, namun jika buruk pasti menuai cibiran.
Terbaru, sang menantu Bobby Nasution, yang juga Wali Kota Medan, gemar naik jet pribadi.
Perilaku sama dengan Kaesang Pangarep, yang kini sedang disorot KPK dan publik.
Apa reaksi KPK soal Bobby Nasution yang juga naik jet pribadi?
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan sedang mengecek keaslian foto Bobby Nasution tersebut.
Hal tersebut disampaikan Pahala merespons foto Bobby bersama istrinya, putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, yang beredar di media sosial (medsos).
“Telaah masih dilakukan dengan memastikan orisinalitas foto yang beredar,” ujar Pahala kepada wartawan, Senin (2/9/2024).
Pahala menyebut, apabila dari penelaahan foto itu asli, makan KPK bisa mengklarifikasi Bobby Nasution.
Soalnya menantu Presiden Jokowi itu merupakan penyelenggara negara.
“Jika benar yang bersangkutan menggunakan pesawat jet seperti yang beredar, klarifikasi bakal dilakukan,” kata Pahala dikutip dari Tribunnews.com.
Adapun foto ini diunggah oleh akun X, @MurtadhaOne1 pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Salah satunya menunjukkan Bobby berjalan di apron dengan latar belakang sebuah pesawat pribadi yang terparkir di belakangnya.
Akun X, @MurtadhaOne1 menyebut Bobby Nasution dan keluarganya juga naik jet pribadi yang diduga milik pihak lain.
“Ini masuk gratifikasi atau bukan nih @KPK_RI?” tulisnya.
Akun tersebut kemudian menyebut foto diambil sekitar 18–20 Februari 2023 di Bandara Polonia yang sekarang sudah berganti nama.
Sejumlah aktivis di Kota Yogyakarta, DIY, menuntut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni Kaesang Pangarep.
Pemanggilan dimaksudkan untuk permintaan klarifikasi kepada Kaesang menyangkut fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan bepergian ke Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, aktivis di Yogyakarta, Jogja Corruption Watch (JCW) dan Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta mengirimkan tuntutan kepada KPK melalui sebuah surat resmi yang dikirimkan lewat Kantor Pos, Senin (2/9/2024).
Para aktivis itu berorasi di kawasan Tugu Pal Putih, Kota Yogyakarta, sebelum berjalan kaki mundur menuju Kantor Pos Gondolayu yang berjarak yang sekitar 350 meter dari titik keberangkatan.
"Jalan mundur simbol KPK yang mengalami kemunduran dalam penanganan korupsi," kata Tri Wahyu, Koordinator Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta.
"Dulu, waktu korupsi mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, KPK bisa tegas, sekarang kami tuntut ketegasan yang sama, tak ada tebang pilih," imbuhnya.
Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba menuturkan, melalui surat yang dikirimkan, mereka meminta KPK tidak mengirimkan utusan, namun memeriksa langsung Kaesang menyangkut jet pribadi yang digunakan saat plesir ke AS.
Sebab, ada dugaan itu adalah fasilitas gratifikasi yang dinikmati Ketua Umum PSI tersebut.
"Kasus jet pribadi yang melibatkan Kaesang Pangarep diduga dari pengusaha Singapura, di mana perusahaan Singapura ini ada MoU kerjasama dengan Pemkot Solo yang dipimpin Wali Kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka, kakak kandung Kaesang," kata Kamba.
Para aktivis juga mendesak KPK segera memanggil Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, yang disebut Blok Medan.
Aktivis juga meminta KPK memeriksa Kahiyang Ayu menyusul indikasi gratifikasi jet pribadi.
"Atas kasus-kasus itu, KPK sampai sekarang belum ada kemajuan berarti, malah terkait kasus Kaesang lebih ke arah pencegahan," ucapnya.
"Itu dibuktikan dengan pernyataan KPK, yang mengimbau Kaesang sebagai salah satu ketua umum parpol agar bergaya hidup sederhana," lanjut Kamba.
Para aktivis mendesak KPK memeriksa Kaesang, Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024.
"Mendesak atau menggedor nyali pimpinan KPK memanggil dan memproses hukum Kahiyang, Bobby, Kaesang dan Gibran sebelum 20 Oktober," kata Kamba.
"Apabila sampai 20 Oktober KPK tak memproses hukum mereka, kami menyematkan KPK menjadi Komisi Perlindungan Keluarga Ratu Iriana (Jokowi)," ucapnya.
"Ratu Iriana merujuk 'Raja Jawa' versi Bahlil (Lahadalia), KPK telah bersalin rupa menjadi institusi kerajaan Raja Jawa versi Bahlil," pungkasnya.
Sumber: wartakota