Refly Harun Ungkap Isu Luhut Minta 10 Kursi Kementerian pada Prabowo

Refly Harun Ungkap Isu Luhut Minta 10 Kursi Kementerian pada Prabowo

Gelora News
facebook twitter whatsapp
Refly Harun Ungkap Isu Luhut Minta 10 Kursi Kementerian pada Prabowo

GELORA.CO -
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan isu Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan meminta 10 kursi di Kementerian kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun dirinya belum bisa memverifikasi kebenarannya, sehingga bisa dianggap hoaks untuk sekarang.

Namun menurut Refly Harun, bisa jadi terdapat upaya di belakang layar Luhut meminta jatah menteri jika yang bersangkutan berperan penting dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 

"Ada isu yang mengatakan dia minta 10 kursi kementerian, tetapi saya tidak bisa memverifikasi apakah isu itu benar atau tidak, karena anggap sekarang itu anggap saja hoaks," ungkapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa (24/9).

"Tapi apakah ada upaya di belakang layar bagi LBP untuk minta jatah menteri, I don't know exactly, it could be possible kalau dia memainkan peran sentral juga dalam pemenangan Prabowo-Gibran, terutama barangkali providing something yang diperlukan di dalam pemenangan," imbuhnya.

Sementara diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membuat kabinet zaken pada pemerintahannya, hal tersebut disampaikan Juru bicara Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Kabinet zaken adalah kabinet dari suatu pemerintahan yang terdiri dari para ahli dalam bidang tertentu, dan dipilih tanpa mempertimbangkan keterlibatan politis mereka, atau dengan kata lain dipilih berdasarkan keahlian yang relevan dalam bidangnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani, diberitakan Kompas.com, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, partai politik (parpol) dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama untuk dicalonkan sebagai menteri, tapi usulan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebelum diputuskan.

Sumber: wartaekonomi
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita