GELORA.CO - Bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung berjanji akan menuntaskan permasalahan guru honorer yang ada di Jakarta jika dia menang Pilkada. Ia menilai permasalahan upah atau gaji guru honorer menjadi sangat penting untuk diselesaikan.
"Persoalan mengenai guru honorer, ini kan persoalan yang mengemuka di publik, bahwa ada guru honorer yang KKI, kontrak kerja sendiri, ada yang memang jatahnya pemerintah pusat," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa, 10 September 2024.
Ia menyebut upah guru honorer di Jakarta yang sudah lolos seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI) masih dibawah Rp5 juta. Namun, bagi guru honorer yang Non-KKI, hanya mendapat upah sekitar Rp 1 hingga Rp 1,5 juta.
"Jakarta ini untuk guru honorer KKI itu gajinya kurang lebih 5 juta sama dengan UMR, sebenarnya udah cukup, tapi bagi yang non-KKI, hanya 1 sampai 1,5 juta, terlalu kecil untuk Jakarta," ujar dia.
Padahal, lanjut Pramono, semua guru honorer mendidik anak-anak murid yang sama, meski berstatus KKI maupun tidak. Maka itu, ia akan serius menangani permasalahan upah bagi guru honorer jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta.
"Padahal yang dididik adalah anak anak yang sama, sehingga dengan demikian problem yang begitu, yang kecil-kecil seperti itu lah yang harus diselesaikan kalau saya diberi amanah jadi gubernur," tutur dia.
Sebagai informasi, setidaknya ada 4 ribu guru honorer yang ada di Jakarta, terancam dipecat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, menyiapkan beberapa alternatif seperti Kontrak Kerja Individu atau KKI. Terkait nasib ribuan guru honorer ini, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Jhonny Simanjuntak, meminta Dinas Pendidikan untuk memproses mereka yang terancam dipecat untuk mengikuti KKI sekaligus.
Jhonny yang juga politisi PDIP itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki anggaran yang cukup untuk mewadahi para guru tersebut.
"Tadi ada kebijakan KKI 1.700 (kuotanya). Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat empat juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" ujar Jhonny dalam rapat Komisi E di Gedung DPRD Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan setuju dengan usulan legislator PDIP, Jhonny Simanjuntak terkait 4.000 guru honorer yang terancam dipecat untuk mengikuti seleksi Kontrak Kerja Individu (KKI).
"Saya juga setuju 4.000 itu (guru honorer) itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," ujar Heru Budi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
Sumber: viva