GELORA.CO - Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyambangi hunian sementara warga Hunian Sementara (Huntara) Kampung Bayam, Jakarta Utara, Kamis (26/9/2024).
Dalam kunjungannya, Pramono dan Rano Karno alias Bang Doel menandatangani pakta integritas serta mengumbar janjinya untuk menyelesaikan permasalahan warga Kampung Bayam.
"Ini sebagai bukti bahwa kami, saya dan Bang Doel, betul-betul berkomitmen menyelesaikan permasalahan kampung bayam," kata Pramono, Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Pramono menuturkan permasalahan yang merundung warga Kampung Bayam dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama.
Musyawarah yang dimaksud turut melibatkan warga, wali kota, dan BUMD JakPro.
"Bahkan jika diperlukan mengundang lembaga independen seperti LBH," kata mantan Sekretaris Kabinet itu.
"Tapi spiritnya menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah atau kemudian menggunakan kekuasaan untuk melakukan penekanan kepada yang lemah," sambung Pramono.
Di sisi lain, Neneng bersama sejumlah warga Kampung Bayam mengaku bosan dengan sejumlah janji yang kerap disampaikan politisi.
Secara tegas warga meminta realisasi bagi permasalahan yang merundung wilayah Kampung Bayam.
"Mudah-mudahan setelah bapak nanti terpilih, janji tidak hanya sekedar janji. Kami di sini sudah sangat lelah," kata warga di hadapan Pramono Anung.
Janji Pramono - Bang Doel Tuntaskan Konflik Warga Kampung Bayam dengan Pemprov DKI Jakarta
Sebelumnya, Pramono mengaku akan mempelajari secara detail alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tak kunjung memberikan kunci rumah susun (rusun) Kampung Bayam.
“Jadi saya akan mempelajari secara detail karena kenapa sampai hari ini kunci yang sudah jadi kesepakatan kok belum diberikan, kan itu sumber masalahnya. Kemudian karena ada protes-protes, ada konflik sehingga hari ini belum terselesaikan,” kata Pramono di Taman Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024).
Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat kesepakatan dengan warga Kampung Bayam terkait pemberian rusun tanpa dipungut biaya.
Namun, saat masa jabatan Anies selesai dan diteruskan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi kebijakan tersebut berubah hingga warga diminta membayar uang sewa rusun tersebut.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta turut mendapat penolakan dari warga Kampung Bayam lantaran dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal pada era Anies Baswedan.
“Maka kami kalau akan menyelesaikan persoalan itu, yang harus diutamakan karena rumah susun itu dibangun memang untuk kompensasi itu (pembangunan Jakarta International Stadium), sehingga prioritasnya hanya untuk itu, enggak boleh ada yang lain,” jelas Pramono.
Kader PDIP itu berjanji akan membuat keputusan yang adil bagi warga Kampung Bayam.
Ketila ditanya apakah akan menetapkan biaya sewa rusun, Pramono menegaskan akan kembali bermusyawarah dengan warga Kampung Bayam.
“Memang harus ada ruang untuk duduk kembali bersepakat, bermusyawarah. Itu bagian yang memang harus selalu dibuka, enggak bisa kemudian ditutup, kemudian ada konflik yang ada di masyarakat,” tandas Pramono.
Sumber: tvonenews