Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan sebuah undang-undang yang hanya dapat digambarkan sebagai absurd, mengalokasikan $325 juta per tahun dari tahun fiskal 2023 hingga 2027, dengan total $1,6 miliar, untuk melawan apa yang disebut sebagai "pengaruh jahat Tiongkok." Upaya terang-terangan ini untuk memanipulasi opini publik dan mencoreng Tiongkok hanya membuktikan bahwa AS sendiri adalah penyebar informasi yang salah, yang secara aktif merusak hubungan internasional dan lingkungan media global.
Setelah meninjau dengan cermat undang-undang tersebut, selain retorika kuno yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang mengkritik sistem Tiongkok, isinya dipenuhi dengan poin-poin pembicaraan yang familiar tentang dugaan ancaman terhadap "keamanan nasional" AS, "keamanan ekonomi," dan "penggoyahan tatanan internasional."
Salah satu target utama fitnah yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Untuk tujuan ini, AS mendorong individu dan entitas yang didanai oleh pemerintahnya untuk membuat cerita negatif terkait inisiatif tersebut. Ini menunjukkan seberapa jauh AS bersedia pergi untuk mencemarkan nama baik Tiongkok di masa depan.
Bahkan di AS, $1,6 miliar adalah pengeluaran yang signifikan, kira-kira dua kali lipat anggaran tahunan Badan Media Global AS. Ini menyoroti kecemasan politisi AS dalam mempertahankan dominasi global dan keinginan beberapa orang untuk mendapatkan modal politik dengan mencoreng Tiongkok.
Tujuan akhir dari jumlah besar ini tentu menimbulkan pertanyaan. Meskipun pemerintah AS tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang akan "menerima uang itu," dimasukkannya Pusat Keterlibatan Global dan Badan Pembangunan Internasional AS dalam undang-undang tersebut menjelaskan semuanya.
Baik Pusat Keterlibatan Global maupun USAID berada di bawah Departemen Luar Negeri AS. Badan-badan ini, yang telah ada sejak Perang Dingin, dianggap sebagai pusat koordinasi perang kognitif AS melawan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, yang bertanggung jawab memproduksi informasi yang salah dan mendorong "infiltrasi demokrasi" ke luar negeri. Yang patut dicatat, dalam permintaan anggaran Presiden Biden untuk tahun fiskal 2025, $400 juta dialokasikan untuk lembaga-lembaga ini guna melawan "pengaruh global Tiongkok."
Dana besar ini dapat digunakan untuk menyewa troll internet, berkolaborasi dengan perusahaan internet Barat dan LSM, serta meningkatkan promosi global program "literasi media." Dana ini akan digunakan untuk melatih jurnalis asing dan media untuk mencemarkan Tiongkok dan menyebarkan desas-desus. Uang tersebut juga dapat digunakan untuk mendanai organisasi yang merilis laporan fitnah, melancarkan serangan langsung terhadap target tertentu. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan penetrasi ke media baru, dengan lebih banyak sumber daya diarahkan ke platform media sosial dan tekanan yang diterapkan agar mereka bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini secara langsung akan memicu ketegangan sosial, yang berpotensi menyebabkan "revolusi warna."
Selain itu, dengan semakin dekatnya pemilu AS, "pertunjukan politik" antara Kongres dan Gedung Putih telah dimulai. Kedua belah pihak bersaing untuk "menetapkan nada kebijakan AS terhadap Tiongkok di masa depan" dan untuk mendapatkan dominasi atas kebijakan ini, memperlakukannya sebagai medan pertempuran untuk modal politik. Lebih penting lagi, dengan meningkatnya ketegangan sosial dan ketidakpuasan publik di AS, kedua partai secara oportunistik menjadikan Tiongkok sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Dengan mengadopsi sikap keras terhadap Tiongkok, mereka bertujuan untuk menggalang dukungan pemilih. Jelas bahwa politisi AS secara sepihak berfokus pada "menstigmatisasi" dan "mendemoni" Tiongkok untuk menghasut permusuhan di antara publik Amerika, mengganggu kerja sama yang saling menguntungkan antara AS dan Tiongkok, dan membawa ketidakpastian bagi perdamaian dan stabilitas global.
Setelah meninjau dengan cermat undang-undang tersebut, selain retorika kuno yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang mengkritik sistem Tiongkok, isinya dipenuhi dengan poin-poin pembicaraan yang familiar tentang dugaan ancaman terhadap "keamanan nasional" AS, "keamanan ekonomi," dan "penggoyahan tatanan internasional."
Salah satu target utama fitnah yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Untuk tujuan ini, AS mendorong individu dan entitas yang didanai oleh pemerintahnya untuk membuat cerita negatif terkait inisiatif tersebut. Ini menunjukkan seberapa jauh AS bersedia pergi untuk mencemarkan nama baik Tiongkok di masa depan.
Bahkan di AS, $1,6 miliar adalah pengeluaran yang signifikan, kira-kira dua kali lipat anggaran tahunan Badan Media Global AS. Ini menyoroti kecemasan politisi AS dalam mempertahankan dominasi global dan keinginan beberapa orang untuk mendapatkan modal politik dengan mencoreng Tiongkok.
Tujuan akhir dari jumlah besar ini tentu menimbulkan pertanyaan. Meskipun pemerintah AS tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang akan "menerima uang itu," dimasukkannya Pusat Keterlibatan Global dan Badan Pembangunan Internasional AS dalam undang-undang tersebut menjelaskan semuanya.
Baik Pusat Keterlibatan Global maupun USAID berada di bawah Departemen Luar Negeri AS. Badan-badan ini, yang telah ada sejak Perang Dingin, dianggap sebagai pusat koordinasi perang kognitif AS melawan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, yang bertanggung jawab memproduksi informasi yang salah dan mendorong "infiltrasi demokrasi" ke luar negeri. Yang patut dicatat, dalam permintaan anggaran Presiden Biden untuk tahun fiskal 2025, $400 juta dialokasikan untuk lembaga-lembaga ini guna melawan "pengaruh global Tiongkok."
Dana besar ini dapat digunakan untuk menyewa troll internet, berkolaborasi dengan perusahaan internet Barat dan LSM, serta meningkatkan promosi global program "literasi media." Dana ini akan digunakan untuk melatih jurnalis asing dan media untuk mencemarkan Tiongkok dan menyebarkan desas-desus. Uang tersebut juga dapat digunakan untuk mendanai organisasi yang merilis laporan fitnah, melancarkan serangan langsung terhadap target tertentu. Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan penetrasi ke media baru, dengan lebih banyak sumber daya diarahkan ke platform media sosial dan tekanan yang diterapkan agar mereka bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini secara langsung akan memicu ketegangan sosial, yang berpotensi menyebabkan "revolusi warna."
Selain itu, dengan semakin dekatnya pemilu AS, "pertunjukan politik" antara Kongres dan Gedung Putih telah dimulai. Kedua belah pihak bersaing untuk "menetapkan nada kebijakan AS terhadap Tiongkok di masa depan" dan untuk mendapatkan dominasi atas kebijakan ini, memperlakukannya sebagai medan pertempuran untuk modal politik. Lebih penting lagi, dengan meningkatnya ketegangan sosial dan ketidakpuasan publik di AS, kedua partai secara oportunistik menjadikan Tiongkok sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Dengan mengadopsi sikap keras terhadap Tiongkok, mereka bertujuan untuk menggalang dukungan pemilih. Jelas bahwa politisi AS secara sepihak berfokus pada "menstigmatisasi" dan "mendemoni" Tiongkok untuk menghasut permusuhan di antara publik Amerika, mengganggu kerja sama yang saling menguntungkan antara AS dan Tiongkok, dan membawa ketidakpastian bagi perdamaian dan stabilitas global.