GELORA.CO - Setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bergegas membentuk pemerintahan baru.
Seperti diketahui Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Prabowo-Gibran kabarnya kini mulai menyeleksi calon menteri yang akan membantunya di pemerintahan lima tahun ke depan.
Dalam prosesnya itu, Prabowo-Gibran juga berupaya merangkul partai politik (parpol) lain yang sebelumnya tidak mendukungnya di Pilpres.
Adapun, koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Terdiri dari gabungan sejumlah parpol, yakni Partai Golkar, Gerindra, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Demokrat, dan Partai Garuda.
Lalu, ada empat partai yang sebelumnya merupakan penantang pasangan Prabowo-Gibran juga turut bergabung dengan KIM.
Dua di antaranya adalah NasDem dan PKB, parpol yang dulu tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Kemudian, dua lagi ada Partai Perindo dan PPP, parpol pendukung yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Terbaru adalah PKS yang memutuskan untuk bergabung dengan KIM dan akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan.
Adapun, PKS sebelumnya juga tergabung dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies-Cak Imin.
Keputusan PKS itu menyusul PPP, Nasdem, dan Perindo yang telah lebih dulu menyatakan bergabung dengan KIM Plus.
Dengan bergabungnya parpol di luar KIM itu, koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran kini semakin besar.
Sejauh ini, hanya PDIP yang belum memberikan sinyal merapat atau menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, belakangan ini santer dibicarakan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Prabowo.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang memastikan bahwa akan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo dalam waktu dekat.
"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di kompleks Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).
Sebelumnya, sinyal bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran itu juga muncul setelah elite Partai Gerindra dan PDIP mengakui ada komunikasi antara dua partai yang sempat menjadi rival di Pilpres itu.
"Ya komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda tetapi seringkali tujuan kita sama," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
PDIP Minta Wacana Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Dikaitkan dengan Bagi-bagi Jatah Menteri
Soal wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyebut pertemuan kedua tokoh bangsa itu segera terwujud.
"Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu. Kita semua menunggu, masyarakat menunggu, baik Ibu Megawati maupun presiden terpilih insya allah secepatnya akan bertemu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Namun, Said meminta acara wacana pertemuan kedua tokoh itu tidak dikaitkan dengan pembagian jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Dia menegaskan, tidak ada politik transaksional di balik pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut.
"Itu sih masalahnya, seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua," ucapnya.
"Kami diminta publik agar partai politik tidak transaksional. Tapi, begitu pemimpin akan bertemu, pertanyaannya langsung, apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi?" pungkasnya.
PDIP akan Putuskan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Kongres 2025
Politikus PDIP, Chico Hakim mengatakan, hingga saat ini, partainya belum memutuskan untuk bergabung atau tidak dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP baru akan memutuskan sikap untuk bergabung atau tidak dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran setelah Kongres 2025.
"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico Hakim saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024).
"Jadi kalau terkait dengan keberadaan PDIP apakah akan ada berada di dalam ataupun di luar pemerintahan sampai hari ini belum diputuskan," kata Chico.
Untuk saat ini, Chico menegaskan bahwa PDIP sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 di semua daerah.
"Fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.
Mengenai rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Chico memaknai hal tersebut sebagai silaturahmi saja.
"Tentu ini lebih kita harus maknai sebagai silaturahmi, satu, untuk membuat santai suasana apalagi yang tegang setelah Pileg dan Pilpres dan ini penting untuk masyarakat dan bangsa Indonesia keseluruhan," jelasnya.
Pengamat Tak Yakin PDIP Mau Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pengamat Politik, Ray Rangkuti tidak yakin Megawati mau partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ray menyebut ada tiga alasan utama.
Pertama, jika PDIP gabung koalisi Prabowo-Gibran, maka secara politik dan elektoral akan merugikan PDIP sendiri.
"Akan jauh lebih strategis jika tetap mereka di luar (koalisi)," ujarnya, Kamis (19/9/2024).
Faktor yang kedua, menurut Ray, Megawati bukan tipe politisi seperti politisi Indonesia pada umumnya.
Dia melihat ada karakter, sportifita, dan idealitas dalam jejak politik Megawati.
"Sejauh pengenalan saya terhadap ibu Mega, beliau bukanlah politisi dengan gaya politisi Indonesia umumnya dan saya kira, jalan ini akan tetap ditempuh oleh ibu Mega," ujarnya.
Faktor ketiga, yakni bukan soal kekuasaan.
Pasalnya, jika kekuasaan yang diinginkan Megawati, maka PDIP tidak akan menolak ide tiga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Faktanya, justru hanya PDIP yang secara terbuka dan di depan menyatakan tidak untuk tiga periode.
"Sudah hampir dapat dipastikan jika mereka setuju dengan gerakan itu, mereka akan berkuasa sampai 2029 yang akan datang," kata dia.
"Lha, 3 periode saja mereka tolak apatah lagi hanya 1 atau 2 kursi kabinet," katanya
Sumber: Tribunnews