GELORA.CO - Anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu melampiaskan kekesalannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI usai pemberkasan dirinya sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan ditolak KPU.
Hal itu disampaikan Masinton dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan BPIP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Masinton mengaku tak puas karena aspirasinya tidak diakomodir sampai sebelum kesimpulan rapat diputuskan.
Sebab itu ia pun berapi-api meminta komitmen tegas dari komisioner KPU dalam setiap mengambil kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Saya tidak menyuruh Anda melanggar undang-undang, pantang bagi saya. Saya cuma minta saudara tegas menjalankan undang-undang. Jangan sontoloyo Pak, mental apa begini," tegas Masinton di ruang rapat Komisi II.
"Saudara digaji dengan fasilitas mahal, nggak punya sikap untuk mengambil tindakan. Brutal demokrasi ini Anda yang menyebabkan. Brutalitas ini dimulai oleh penyelenggara kok, kok kalian membiarkan ini, di mana mental kalian," tambah Masinton menegaskan.
Kata Masinton, demi menghindari adanya calon tunggu di Pilkada Tapanuli Tengah, dirinya pun mendaftar bersama Mahfud Efendi untuk maju di Pilkada tersebut, namun sayangnya pendaftaran mereka ditolak KPUD Tapanuli Tengah.
"Kemudian dalam proses pendaftaran tidak diterima. Alasannya apa, alasan Silon, katanya Silon," kata Masinton.
Penolakan tersebut tak sampai di Tapanuli Tengah, Masinton-Efendi pun kembali mendaftar ke KPUD Tapanuli Selatan, namun lagi-lagi berkas keduanya ditolak KPU.
"Kemudian kita sudah datang fisik lengkap dengan berkas syarat pendaftaran calon, selalu alasan Silon. Kita memindahkan satu berkas bahwa kita sudah datang mendaftar. Dokumen yang kita bawa tidak diterima," keluhnya.
Untuk itu, Masinton pum geram dan menilai KPU telah berbuat semena-mena yang secara sengaja ingin membegal suara rakyat di Pilkada serentak 2024.
Atas penolakan itu kata dia, Kantor KPUD Tapanuli Tengah hampir dibakar oleh massa yang geram atas tingkah laku para pejabat KPU setempat.
Untuk itu, ia pun meminta kepada KPU RI untuk membereskan para jajaran di bawahnya yang bertindak tak professional.
"Saya minta agar KPU Pusat mengambil alih, sudah nggak profesional. Tugas harus diambil alih, jangan sampai persoalan KPU dan pilkada langsung berhubungan dengan emosional masyarakat," tegas Masinton.
Sumber: monitor