GELORA.CO - Presiden Joko Widodo dinilai menjadi biang masalah di negeri ini selama satu dekade terakhir. Persepsi itu mengemuka lantaran mendadak muncul relawan Berani Mati Jokowi.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, kehadiran relawan Berani Mati Jokowi membuka tirai yang menutup wajah asli rezim.
"Bahwa rezim ini (Jokowi) adalah biang masalah bagi negeri ini dari segi demokrasi yang mengalami kemunduran," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (11/9).
Menurutnya, salah satu aspek pemerintahan Jokowi yang disoroti publik adalah terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"KKN yang tak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Sehingga hadirnya relawan menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan negara Presiden Jokowi," tuturnya.
Contoh masalah konkret yang muncul ke publik, disebutkan dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu adalah terkait dinasti politik Jokowi.
Dia mengamati, belakangan publik murka dengan perilaku rezim dan pengikutnya dalam meloloskan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep agar bisa nyalon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Meskipun upaya revisi UU Pilkada lewat Baleg DPR tak jadi dilakukan karena demo besar-besaran masyarakat, tetapi peristiwa itu dapat menjadi contoh bahwa ada upaya pengabaian konstitusi dalam bentuk tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon gubernur yang sudah ditetapkan undang-undang," urai Efriza.
"Bahwa UU Pilkada mengatur batas usia calon gubernur adalah 30 tahun terhitung sejak pendaftaran adalah mutlak menurut MK. Tetapi, upaya revisi UU Pilkada yang gagal contoh rezim ini hendak memperjuangkan kepentingan keluarganya sendiri," sambungnya.
Oleh karena itu, Efriza meyakini akan muncul persepsi di masyarakat tentang Jokowi yang ingin mengubah citra negatif masyarakat terhadapnya sekarang ini menjadi positif kembali.
"Masyarakat Indonesia bukan rakyat yang tak memahami demokrasi, karena pemerintah terutama Presiden Jokowi melupakan rakyatnya, mengabaikan rakyat dalam pembuatan kebijakan, sehingga wajar rakyat melakukan aksi protes kepada pemerintah," demikian Efriza menambahkan.
Sumber: rmol