GELORA.CO -Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan masuk dalam kabinet lima tahun mendatang.
Namun dalam menentukan menteri, Prabowo tidak cukup hanya mempertimbangkan kapabilitas dan profesionalitas semata.
Akan tetapi aspek integritas juga harus menjadi pertimbangan dalam menunjuk menteri. Calon menteri harus mempunyai integritas yang baik.
“Mereka bukan mantan koruptor dan bukan pula orang yang sedang tersandung kasus korupsi,” kata Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum dalam keterangannya, Senin (23/9).
Terlebih, kata pria yang akrab disapa Cak Ulum itu, Prabowo dalam beberapa kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan memberantas korupsi, bahkan akan mengirim tim khusus untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika.
“Tentu, janji itu harus dibuktikan Prabowo, dan bisa dimulai dari penyusunan kabinet,” kata Cak Ulum yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini.
Sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku serius ingin memberantas korupsi yang selama ini selalu menjadi persoalan serius pula di Indonesia.
Sebagai salah satu langkah konkret untuk memberantas korupsi, Prabowo juga berkomitmen untuk menyediakan anggaran khusus yang nantinya dapat digunakan untuk mengejar para koruptor.
"Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu," ujar Prabowo dalam sambutannya di acara penutupan Rapimnas Gerindra, Sabtu malam (31/8).
"Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," imbuhnya menegaskan.
Sumber: RMOL