GELORA.CO -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus merespons kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan Jokowi jelang pergantian presiden.
Dua menteri asal PDIP turut “disikat” Jokowi, yakni Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Sementara berdasarkan info yang beredar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan Menseskab Pramono Anung yang merupakan kader banteng juga siap hengkang dari kabinet.
“Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy dalam keterangan resminya, Senin (19/8).
Sebab, lanjut dia, Jokowi tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokrasi yang bisa menjelaskan reshuffle menjelang dua bulan lengser dari jabatannya.
“Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Deddy bahkan menyebut, pergantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai 3 tujuan.
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” jelasnya.
Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat.
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.
“Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” ujar Anggota Komisi VI DPR itu.
Sementara itu, mengenai pergantian Menteri ESDM adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum.
“Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!” tegasnya.
Lebih jauh, Deddy menegaskan bahwa kenapa PDIP selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir.
“Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet,” pungkasnya.
Sumber: RMOL