GELORA.CO - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menganggap bahwa masyarakat kebanyakan kini dikuasai rasa takut akibat penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan mengintimidasi.
Perempuan yang sudah memimpin PDI-P sejak 1999 itu mengaku prihatin karena kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya sehingga masyarakat bungkam.
"Sepertinya, untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," kata Megawati saat memimpin upacara bendera Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Masjid At-Taufiq seberang Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2024).
Ia kemudian bicara bahwa hukum, pada hakikatnya, merupakan alat untuk menertibkan masyarakat dan berfungsi untuk kemaslahatan orang banyak.
"Bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakannya keluasannya sebagai alat kekuasaan," ucap Megawati.
Ia kembali menegaskan bahwa fenomena ini terjadi pada saat ini ketika kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita kemerdekaan sedang coba digeser dengan kedaulatan kekuasaan.
"Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya," ujar Megawati.
"Hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," ucap dia.
Kritik Megawati dan pengurus teras PDI-P terhadap penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan mulai mencuat setelah partai berlogo banteng itu pisah jalan dengan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.
Belakangan, Megawati dan para elite PDI-P juga melontarkan isi bahwa kepengurusan partai mereka dalam ancaman "diambil alih".
"Teman-teman pers kan sudah bisa merasakan ada upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Bahkan ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin itu, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pada Kamis (15/8/2024).
Sumebr: kompas