GELORA.CO - Bahlil Lahadalia menjamin tidak akan ada konflik kepentingan terkait jabatan barunya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), meskipun memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan memiliki tambang.
Menurut Bahlil, sejak masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dirinya sudah melepas seluruh jabatan di berbagai perusahaannya.
"Saya itu sejak dilantik jadi pemerintah, saya sudah enggak lagi jadi pengusaha, sudah dikelola semuanya secara profesional," ujar Bahlil menjawab pertanyaan kemungkinan konflik kepentingan sebagai Menteri ESDM, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dia menegaskan, dengan melepas seluruh jabatan di perusahaannya, dirinya bukan lagi seorang pengusaha melainkan bagian dari pemerintahan.
"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan bahwa dirinya tak lagi berbisnis sejak mendapatkan posisi di pemerintahan. Meski begitu, ia menyatakan bahwa dengan pernah menjadi pengusaha, dia mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan untuk pengembangan dunia usaha di Indonesia.
"Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang perlu dilakukan perbaikan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha," ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Berdasarkan penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam situs resminya, Bahlil pernah mendirikan PT Rifa Finance (2010) yang memiliki holding dari 10 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, dan PT Pandu Selaras. Ada pula PT Cendrawasih dan PT Mapsource Mining (2011).
Perusahaan Bahlil bergerak di sektor perkebunan, properti, logistik, pertambangan, dan konstruksi. Namun, sejumlah perusahaan tersebut tidak tercantum di situs Ditjen AHU Kemenkumham RI.
Di sektor pertambangan, Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana. Perusahaan ini memiliki dua izin tambang dengan luas konsesi masing-masing 470 hektar dan 165,5 hektar di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pemegang saham perusahaan PT Meta Mineral Pradana terdiri dari PT Rifa Capital sebesar 10 persen dan PT Bersama Papua Unggul sebesar 90 persen.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa segala urusan perusahaan telah dikelola secara profesional dan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM dengan penuh integritas, tanpa ada konflik kepentingan.
Sumber: kompas