GELORA.CO - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, daya tahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintah kini sudah jauh berkurang.
Menurut Agung, berkurangnya daya tahan itu merupakan salah satu alasan PKS untuk berubah haluan dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Secara institusional PKS ini sudah berada di luar kekuasaan selama dua periode sehingga daya tahan politiknya berkurang.
Apalagi jika harus kembali ‘berpuasa politik’ tentu bukan hal mudah,” ujar Agung kepada Kompas.com, Selasa (20/8/2024) malam. Agung melanjutkan, bergabungnya PKS ke KIM Plus juga tak lepas dari tawaran jabatan yang menggiurkan.
Ia mencontohkan, posisi calon wakil gubernur Jakarta untuk PKS apabila bergabung ke KIM Plus tentu menjadi pertimbangan bagi partai tersebut.
Apa yang Terjadi jika Putusan Terbaru MK Terkait Pilkada Tak Dipatuhi?
“Sementara dalam konteks nasional, arahannya kursi di kabinet maupun insentif sumber daya lainnya,” kata Agung. Kendati demikian, Agung menilai PKS punya pekerjaan rumah untuk menjaga soliditas kader di akar rumput.
Pasalnya, manuver PKS bergabung ke KIM Plus berpotensi menimbulkan gelombang protes dari kader simpatisan PKS. “PKS akan diuji kekuatan mesin politiknya di grass root.
Apakah tetap solid atau sebaliknya mengendur seiring perubahan sikap politiknya yang merapat ke pemerintahan,” ujar Agung.
Diberitakan sebelumnya, PKS menyatakan bergabung dengan KIM Plus dan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan, keputusan bergabung dengan koalisi dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS.
“Sesuai dengan musyawarah majelis syuro yang ke-11 yang dilaksanakan 9-12 Agustus 2024 kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri, hasil Musyawarah Majelis Syuro itu memang betul bergabung dalam koalisi,” ujar Syaikhu kepada wartawan di Tangerang, Selasa (20/8/2024).
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan, keikutsertaan PKS dalam KIM juga berarti mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Iya sudah pasti lah (juga mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran) Insya Allah,” jelas Aboe Bakar. Untuk diketahui PKS berada di kubu yang berbeda dengan Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PKS bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem membentuk Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
PKS juga telah berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sumber: KOMPAS