GELORA.CO - Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (2/8).
Mereka mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul untuk mundur dari jabatannya.
Pantauan CNNIndonesia.com, massa awalnya datang dan berkumpul di depan jalan tidak jauh dari Kantor PBNU. Mereka sempat menyampaikan tuntutan aksi.
Tidak lama, melalui pengeras suara, Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur Muhamad Sholihin mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi.
"Kami minta lima langkah polisi mundur, kami ingin lihat rumah kami," kata Sholihin.
Aksi dorong mendorong pun terjadi. Polisi menghalau massa yang hendak menerobos. Selain polisi, terlihat juga puluhan anggota Banser berjaga di depan Kantor PBNU.
Gus Yahya kontraproduktif
Koordinator Umum Aliansi Santri Gus Dur menilai tindakan Gus Yahya selama ini kontra produktif dan melanggar hasil Muktamar Lampung.
Ia juga mengatakan Gus Yahya telah mencampuri urusan partai politik dengan membentuk tim untuk mendalami dan kaji ulang hubungan NU dan PKB.
"Sangat menyakitkan, mencampuri rumah tangga orang lain, yang katanya tidak politik praktis tapi justru kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi, itu adalah offside, harus diingatkan, kalau tidak, Muktamar Luar Biasa kami mendukung Gus Yahya diganti bersama Sekjen," kata Sholihin.
Ia juga menyinggung tindakan Gus Yahya yang memecat kader PBNU yang berangkat ke Israel.
"Dalam konteks kader NU ke Israel dipecat, sementara dia sendiri tidak dipecat, harusnya memberikan keteladanan, juga harus mundur," katanya.
Dalam tuntutannya massa juga meminta PBNU mendukung Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR RI.
Ia tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah aksi berkaitan dengan ketegangan antara PBNU dan PKB belakangan.
"Terlepas PKB dan PBNU, kami kader Gus Dur yang ada di PKB atau tidak di PKB, kami menuntut Gus Yahya yang menganggap kader ideologis Gus Dur, jangan justru membangun manuver politik yang memecah belah rakyat," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk mengatakan pihak yang menggelar aksi itu tidak hubungannya dengan Konsorsium Kader Gus Dur.
"Bahwa segala pernyataan, tindak tanduk dan perbuatan yang bersangkutan dan akibatnya tidak ada hubungannya dengan Konsorsium Kader Gus Dur (KKGD)," kata Pasang.
Ia juga mengatakan setiap aliansi, ormas atau apapun, wajib meminta izin untuk menggunakan nama Gus Dur.
"Bahwa setiap aliansi, ormas dan apapun namanya wajib minta izin untuk menggunakan nama Alm. Gus Dur wajib mendapat izin dari pihak yg disebutkan dalam wasiat Alm. Gus Dur untuk menghindari tuntutan hukum," katanya.
Sumber: cnn