GELORA.CO - Pengamat politik Refly Harun menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tekanan masalah hukum kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga menyerah mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Berdasarkan spekulasi yang beredar, masalah hukum tersebut yaitu diperiksanya keponakan Megawati, Riyan Dediano atas kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh Komisi Pemilihan Umum di tengah pendaftaran akhir Pilkada DKI Jakarta.
"Kok bisa Jokowi lalu menekan seorang seperti Megawati dan Megawati menyerah surrender, this is the question tentunya, ya mungkin banyak spekulasi ya misalnya masalah hukum mungkin saja," ucapnya, dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (29/8).
"Kan kalau masalah hukum ini baru-baru ini ada cerita mengenai pemeriksaan keponakan Megawati, misalnya ini KPK periksa keponakan Megawati Riyan Dediano terkait kasus DJKA, Hasto ya mungkin tapi apakah Hasto akan menjadi pertimbangan Megawati," imbuhnya.
Diketahui, Riyan Dediano, caleg PDIP dari Dapil VIII Jatim yang juga merupakan keponakan dari Megawati Soekarnoputri diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pasa Senin (26/8/2024).
Riyan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS) selaku Direktur PT Istana Putra Agung dkk untuk mendalami pengaturan lelang dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Didalami terkait dengan pengaturan lelang," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (27/8), dikutip dari CNN Indonesia.
KPK juga telah memeriksa kader PDIP atas nama Hasto Kristiyanto, Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati sebelum ini.
Sumber: wartaekonomi