Oleh: Damai Hari Lubis
Setelah gagal diusung oleh PDIP untuk pilkada DKI Jakarta, banyak media massa PDIP akan usung anies di Pilkada Jawab Barat. Namun melalui pemberitaan juga Anies menolak.
Persepsi publik terhadap penolakan Anies sudah tepat.
Alasan pertama, disamping cost kampanye pilkada yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dibanding DKI. Jakarta, dengan alasan penyesuaian terhadap estimasi dari sudut pandang "pendekatan" terhadap data empirik, yang berasal dari penetapan KPU. RI bahwa dari 204 Juta Pemilih di Pemilu 2024 dari faktor usia, penduduk Jabar adalah yang terbanyak dan pertimbangan lainnya.
Alasan kedua, faktor geografis Jabar yang lebih luas, sehingga dari sisi ekonomi dan kebutuhan sosialisasi, tentu berdampak cost untuk menemui para tokoh dan para calon konstituen jauh lebih tinggi, selain akibat faktor medan jangkau yang ekstra lebih jauh dan banyak menyita enerji.
Alasan ketiga, Jakarta kebalikan daripada geografis (politik) Jabar. Selain massa Anies di DKI Jakarta, jika diibaratkan, Anies cukup dengan satu lokasi pertemuan di rumah seorang tokoh pada satu wilayah, maka Anies yang tenar karena kesuksesannya membangun Kota Jakarta, maka Anies-nya yang riil akan didatangi banyak para tokoh dari wilayah lain atau bukan sekedar massa di sekitaran lokasi pertemuan yang dihadiri oleh Anies.
Alasan ke-empat, tentu Anies sudah membaca arah kebijakan PDIP. Ketika Puan menyatakan "biaya politik itu mahal atau tidak murah, serta unsur ketokohan seorang jatidiri Anies bagi Puan dan para tokoh senior lainnya di PDIP yang sah secara organisatoris, justru ada trik lain menolak Anies, walau alasan sebenarnya bisa jadi, mengantisipasi seandainya Puan atau tokoh-tokoh partai PDIP lainnya berminat maju di pemilu pilpres 2029 tentu perlu menghalau (antisipasi) figur dengan skill seorang Anies, "politisi" cerdas dan jujur, yang jauh ketenarannya di tingkat nasional, melebihi siapapun tokoh senior di PDIP. Kecuali figur Ketumnya Megawati Soekarno Putri.
Alasan terakhir, dukungan Anies menggebu di DKI Jakarta, sedangkan di Jabar tidak se-fantastis Jakarta, kala pilpres yang baru saja berlalu.
Maka oleh sebab langkah politik PDIP. Memang inisiatif dan jurus politik subjektifz namun objektif dari sisi kepentingan politis praktis pragmatis partai, dan demi langkah strategis menghadapi iklim politik "masa depan" sehingga realistis.
Dan dari sejarah politik hukum yang baru saja terjadi, bahwa Anies bakal calon Gubernur Jakarta yang gagal oleh sebab tidak berkejelasan korelasi pembatalan termasuk awal pecalonannya, dari dua partai (PKS & PDIP), namun pada umumnya publik mengetahui garis fenomena lingkaran kusut sengaja diciptakan untuk seorang Anies, Sang Tokoh Besar namun Musuh Besar Jokowi yang ikrar akan cawe-cawe, sehingga Anies bak terkena false flag (siasah bendera palsu) dari beberapa partai dan para sosok tokoh yang keji.
Maka langkah politik menghindar atau menolak dari Anies andai ada partai yang meminta dirinya untuk bakal menjadi peserta Pemilukada Jabar 2024. Adalah pemikiran yang sudah jitu serta brilian. Bravo Anies !
DHL.