GELORA.CO - Sebanyak 1.273 personel gabungan diterjunkan ke Jalan untuk mengamankan
aksi beberapa elemen masyarakat di sekitar Patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK), hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas
dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.273 personel gabungan," kata Kapolres Metro
Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat,
TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Mereka ditempatkan pada sejumlah titik di sekitar Patung Arjuna Wijaya, depan Gedung
MK, hingga depan Istana Merdeka.
Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan
sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke
dalam kawasan MK dan Istana Merdeka.
Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda
Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.
Susatyo menyebutkan, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan
dinamika situasi di lapangan.
"Apabila jumlah mereka tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat jumlah
nanti, bila sekitar bundaran Patung Kuda Monas itu mereka cukup banyak dan eskalasi
meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke sana akan dialihkan," jelasnya.
Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan
untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan
negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk
melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak
merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas
di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain," ujarnya.
Susatyo juga menyebutkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa
senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.
Aksi ini diramaikan para sejumlah tokoh mulai dari guru besar, akademisi dan aktivis
1998 untuk mengawal putusan MK.
Sebelumnya, Selasa (20/8), MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan
pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-
XXII/2024.
Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan
putusan Mahkamah Agung.
Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan MK yang
mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya
bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.
Sumber: pantau