Prabowo Bakal Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kini Jadi Rp7.500 per Porsi?

Prabowo Bakal Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kini Jadi Rp7.500 per Porsi?

Gelora News
facebook twitter whatsapp
Prabowo Bakal Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Kini Jadi Rp7.500 per Porsi?

GELORA.CO -
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan buka suara soal Prabowo Subianto yang ingin menurunkan anggaran program makan bergizi gratis. 

Sebelumnya, Prabowo telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Namun, Heriyanto menyebut bahwa dirinya sempat diajak berdiskusi mengenai alokasi anggaran dari program tersebut.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, nggak begitu. Mereka sudah agree on that,” kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Hal mengejutkan adalah Heriyanto menyatakan bahwa Prabowo sepertinya memiliki keinginan untuk menurunkan anggaran makan bergizi gratis. 

“Yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000,” ujar Heriyanto.

Jika sebelumnya, makan bergizi gratis dipatok sekitar Rp15.000 per porsi, kini kemungkinan besar bakal diturunkan menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 saja. 

Keputusan untuk menurunkan anggaran tersebut, lanjut Heriyanto, disebabkan karena Prabowo ingin program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. 

“Mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” terang Heriyanto. 

“Jadi yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp71 triliun, tidak kemudian mendorong Rp71 triliun itu ke Rp200 triliun ataupun ke Rp300 triliun,” tutupnya.

Sumber: wartaekonomi
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita