GELORA.CO - Sikap pasrah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta tidak berani melawan para peretas (hacker) yang sudah mengunci dan menguasai Pusat Data Nasional (PDN), membuat geram banyak pihak.
Salah satunya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Dirinya merasa geram dengan sikap Kominfo yang dipimpin Budi Arie Setiadi alias Munie.
Sebab, PDN yang saat inindown atau dibobol hecker, dibangun dengan duit yang tidak sedikit.
PDN, kata Uchok, mulai dibangun pada tahun 2019 dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024, biayanya Rp506.890.000.
Kemudian, disampaikan Uchok, dari tahun 2019-2024 Kementerian Komunikasi Dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.
"Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp1,1 triliun. Dan realisasi anggaran PDN dari 2019-2024 hanya mencapai sebesar Rp972 miliar," ujar Uchok Skya Khadafi kepada Akurat.co, Selasa (2/6/2024).
Uchok menjelaskan mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 triliun. Hal itu karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang.
Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp125.990.652.000
Atas hal itu, CBA meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi untuk segera mundur sebagai menteri.
"Tetapi sampai sekarang kelihatan Menteri Munie tenang-tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali," kata Uchok.
Padahal, kata Uchok, kalau Menteri Munie masih punya kemaluan harusnya sudah iklas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN down oleh Pemerintah.
"Tetapi, Menteri Komunikasi dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kominfo, seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp756.704.000," kata dia.
Terhadap persoalan itu, CBA pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki 16 proyek untuk membangun PDN di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidiki ini adalah dengan memanggil atau memeriksa Menteri Munie," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah layanan publik sempat mengalami kendala pada Kamis, 20 Juni 2024 akibat gangguan di PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Saat sedang menjadi sorotan peretasan PDN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.
"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Sumber: akurat