OLEH: KUSFIARDI*
DALAM beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah nama dikaitkan dengan jabatan Menteri Keuangan. Nama-nama seperti Budi Gunadi Sadikin, Kartika Wirjoatmodjo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar sering disebut.
Menariknya, sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri. Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartika Wirjoatmodjo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas di kalangan banker.
Di sisi lain, Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga sedang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk.
Meskipun memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, nama-nama ini mungkin lebih cocok untuk posisi yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan daripada untuk posisi Menteri Keuangan.
Mahendra Siregar, yang sejak 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang memiliki kompetensi tinggi di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Namun, kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar mungkin lebih tepat untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Menteri Keuangan.
Selain itu, Perry Warjiyo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur BI, juga disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Keuangan. Namun, peran Gubernur BI yang fokus pada kebijakan moneter mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan posisi Menteri Keuangan yang lebih luas.
Pemilihan Menteri Keuangan adalah hak prerogatif presiden. Namun, jika nama yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi yang memadai, dampaknya bisa memengaruhi kredibilitas presiden.
Seorang Menteri Keuangan dituntut untuk memiliki kemampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental ekonomi nasional.
Selain itu, mereka harus mampu membangun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produksi, termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif.
Oleh karena itu, dalam menentukan Menteri Keuangan, sangat penting untuk mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan individu dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan latar belakang di sektor perbankan dan lembaga keuangan.
(Analis Ekonomi Politik FINE Institute)