GELORA.CO - Pengamat politik Roky Gerung menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai merasa proyek pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan gagal.
Pasalnya ketika ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. "Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal," ucapnya.
Dan menurutnya, Jokowi sekarang sedang rapat dengan para menterinya di istana membahas perpindahan IKN pada bulan Juli ini, dan Rocky Gerung merasa para menteri akan memberi alasan agar rencana pindah ditunda.
"Karena itu mungkin sekarang lagi rapat di istana itu untuk minta pendapat menteri-menteri dan menteri-menteri itu pasti akan berbohong, iya bisa Pak ini bulan Juli segala macam," ucapnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (10/7).
"Karena menteri-menteri itu enggak mungkin bantah keinginan Pak Jokowi itu, tetapi sampai pada satu waktu nanti mungkin ada menteri yang bilang Pak ini ada potensi banjir nih dua hari ke depan nih ada potensi gempa bumi misalnya tuh, jadi dibohongin aja tuh supaya enggak jadi penaikan bendera di situ kan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor jika infrastruktur sudah siap, termasuk listrik dan air, karena dirinya tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.
Jokowi menyampaikannya ketika ditanya rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.
Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan air bersih dan listrik belum siap di IKN berdasarkan laporan yang disampaikan kepadanya. "Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap)," katanya.
Kemudian mengenai penerbitan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota, Jokowi mengatakan hal tersebut tergantung dengan situasi yang terjadi di lapangan.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat. Progres lapangannya dilihat," ungkapnya.
Sumber: wartaekonomi