GELORA.CO - Pengamat politik Hendri Satrio menilai untuk mematikan kartu Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu kembali memanggil para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) termasuk PKS.
Langkah selanjutnya Jokowi perlu manaikkan tawaran kepada PKS untuk menjadikan kadernya tidak hanya sebagai calon wakil gubernur (cawagub), namun calon gubernur (cagub), sehingga Anies Baswedan tidak mendapat dukungan.
"Ya partai politik ketum-ketumnya dipanggil Pak Jokowi lagilah, termasuk PKS juga kan, desas desus yang dijanjikan itu kan bisa saja terpenuhi, ya udah kamu enggak mau cawagub, ya udah ini kita naikin ya gubernurnya dari PKS tapi jangan Anies, geser juga itu pasti PKS, itu lebih mudah menurut saya," ungkap pria yang akrab disapa Hensat itu, dikutip dari YouTube METRO TV, Kamis (4/7).
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku partainya mendapatkan tawaran untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan jaminan menempati posisi cawagub.
"Ada itu (tawaran)," kata Syaikhu, Selasa (18/6/2024), dikutip dari Republika.
Dan menurutnya hingga kini PKS masih menganalisis tawaran tersebut, dan akan memutuskan yang terbaik untuk partainya untuk kompetisi di DKI Jakarta pada November mendatang. "Makanya sedang kami coba analisis, kami kaji mana kira-kira yang nanti paling masuk akal," ujar dia.
Dan untuk diketahui, Presiden PKS Ahmad Syaikhu telah mengumumkan partainya akan mengusung Anies Baswedan sebagai cagub dan Mohamad Sohibul Iman sebagai cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Dewan Pimpinan Tingkat pada rapat di hari kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyied Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur," ucap Syaikhu di Jakarta, Selasa (25/6), dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengatakan keputusan duet antara Anies dengan Sohibul Iman diambil berdasarkan saran serta masukan dari tokoh adama, masyarakat, hingga cendikiawan.
Sumber: wartaekonomi