oleh Bayu Adji P, Antara
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum memutuskan nama yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Meski selama ini diidentikan dengan Anies Baswedan, PKS masih membuka peluang untuk mengusung Ridwan Kamil menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan, PKS saat ini masih bingung dalam menentukan pilihan nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Apalagi, belakang PKS mendapatkan tawaran yang menggiurkan apabila mendukung Ridwan Kamil di Jakarta. Tawaran itu adalah posisi calon wakil gubernur (cawagub) jika mendukung Ridwan Kamil.
"Saya kira pastinya PKS sangat dilematis, antara mengusung Anies atau menerima tawaran untuk menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil," kata Adi saat dikonfirmasi Republika, Rabu (19/6/2024).
Ia menjelaskan, PKS belum tentu mendapatkan posisi cawagub untuk kadernya apabila tetap setia mendukung Anies sebagai cagub DKI Jakarta. Apalagi, pada saat yang bersamaan, PDIP juga tertarik untuk menyodorkan kadernya untuk berdampingan dengan Anies.
Sementara itu, kader PKS mendapat karpet merah yang begitu terbuka untuk posisi cawagub. Syaratnya, PKS harus mendukung Ridwan Kamil.
"Ini yang sepertinya sulit bagi PKS memutuskan hitam dan putihnya," ujar Adi.
Adi menilai, selama ini PKS sangat identik dengan Anies. Bahkan naiknya suara PKS di Pemilihan Umum (pemilu) 2024 sangat terkait konsistensi mereka memberikan dukungan politik kepada Anies.
Menurut dia, kenaikan suara PKS di sejumlah kota, khususnya di Jakarta, merupakan efek dari keseriusan dan totalitas PKS yang sejak awal mendukung Anies. "Ini yang sepertinya PKS sangat dilematis, antara meninggalkan Anies yang dalam kontestasi pemilu memberikan dampak politik elektoral, dan pada saat bersamaan ada tawaran dari pihak kompetitor untuk menjadi wakil dan pendampingnya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta," kata dia.
Sebelumnya, pakar ilmu politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat menyebut terdapat kemungkinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta. Bahkan menurutnya, PDIP berpeluang berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Anies.
“Iya, dimungkinkan terjadi. Apalagi kemudian kedua elite sudah lempar wacana ya, baik Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) maupun dari pihak Anies sendiri itu saling terlihat tidak berseberangan,” kata Cecep, belum lama ini.
Selain itu, ia menyebut kemungkinan PKS untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta. Menurut dia, hal tersebut dapat terjadi karena popularitas maupun rekam jejak Anies.
“Kemudian juga di Pilpres kemarin angkanya (perolehan suara) juga lumayan, maksudnya setelah Prabowo ya, dan Prabowo sudah jadi presiden. Jadi, kemungkinan, ya, Anies besar juga suara di sana (Jakarta) kalau mau maju,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Strategic Research (ISR) itu.
Cecep mengatakan, bahwa bila koalisi PDIP dan PKS untuk mengusung Anies terwujud, maka potensi menang menjadi Gubernur Jakarta terpilih besar. “Kita tahu partai di DPRD Jakarta saat ini yang terbesar adalah PKS, disusul oleh PDIP, dan Gerindra. Jadi, dibayangkan kalau memang itu bergabung PKS-PDIP, itu menandakan Anies dapat dukungan politik yang besar,” katanya.
“Akan tetapi, di luar itu semua, ya, kalau benar itu terjadi, itu menandakan sebenarnya tidak ada lagi partai yang basis ideologinya relatif kuat di Indonesia. Kan selama ini PDIP sendiri terlihat amat jauh, anti-Anies gitu ya,” ujarnya, menambahkan.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya mendapatkan tawaran untuk mengusung nama Ridwan Kamil sebagai cagub dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Tawaran itu disertai jaminan posisi calon wakil gubernur (cawagub) akan menjadi milik kader PKS.
"Ada itu (tawaran)," kata Syaikhu, Selasa (18/6/2024).
Karena itu, PKS masih melakukan analisis terhadap tawaran itu. PKS juga akan melakukan kajian terhadap setiap kemungkinan yang akan terjadi, sehingga bisa menentukan pilihan dengan tepat.
"Makanya sedang kami coba analisis, kami kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat," ujar dia.
Syaikhu mengatakan, partainya masih akan membangun komunikasi dengan partai lain untuk menentukan nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Pasalnya, kursi PKS di DPRD Provinsi DKI Jakarta tak cukup untuk mengusung cagub seorang diri tanpa harus berkoalisi.
Untuk Anies, menurut Syaikhu, PKS tetap memiliki harapan mantan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu dapat didampingi oleh kader partainya apabila nantinya diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. "Kami (akan) menyodorkan untuk Pak Anies walaupun siapa nanti yang akan dipilih tergantung beliau," kata dia, Selasa (18/6/2024).
Syaikhu menambahkan, pihaknya tak akan memaksakan diri agar Anies memilih kader PKS untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Artinya, meski nantinya Anies tak memilih kader PKS sebagai cawagub, tidak berarti PKS akan menarik dukungan.
"PKS kan enggak mutungan ya. Kami memutuskan sesuatu dengan rasional dan jernih. Jadi bukan misalnya karena kader PKS kemudian keluar, enggak. Kita memutuskan ini dengan Syuro, bersama-sama, bukan keputusan sepihak dari presiden," kata dia.
Adapun, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, sampai saat ini partainya masih melakukan pembahasan untuk mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta. Apabila nantinya Anies yang akan diusung, sudah sewajarnya kader PKS akan menemaninya sebagai cawagub.
"Misalnya beliau (Anies) dicalonkan juga oleh partai yang lain, sehingga beliau diatasnamakan lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan cawagub dari PKS. Karena kan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta dan wajar lah," kata dia, Selasa (18/6/2024).
Ia menilai, banyak kader dari PKS yang mumpuni untuk disandingkan dengan Anies dalam Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, PKS juga punya banyak kader yang pantas untuk dihadikan cagub DKI Jakarta.
"Kalau misalnya nanti koalisi partai-partai menghendaki untuk Anies dicalonkan dan DPP menyetujui, tentu PKS akan mengusulkan cawagubnya dari PKS," kata dia.
Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro juga menilai Anies Baswedan kembali membidik kursi Gubernur Jakarta dengan mengikuti Pilkada Jakarta 2024, sebagai modal untuk ikut kembali di Pilpres 2029. Dalam perspektif politisi, Siti menilai Anies memanfaatkan kesempatan yang ada tersebut demi mempertahankan pamornya dalam beberapa tahun mendatang.
"Kalau sudah tidak menjabat dan sebagainya mungkin dilupakan, selain itu Anies juga kan bukan ketua umum partai politik, dia kan perseorangan," katanya, pekan lalu.
Di samping itu, Siti juga berpendapat, bahwa Jakarta akan tetap menjadi barometer politik nasional dalam beberapa waktu ke depan walaupun ibu kota telah berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Baru-baru ini, nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pun diisukan bakal mendampingi Anies sebagai bakal calon wakil Gubernur Jakarta.
"Tapi kan belum tentu seperti itu, seperti menyongsong Pilpres ada koalisi yang bubar, yang dijodohkan bubar, ini hanya baru simulasi saja," katanya.
Sementara, pakar komunikasi politik Anthony Leong menilai keinginan Anies Baswedan untuk maju kembali sebagai cagub DKI Jakarta di Pigub Jakarta 2024 sebagai hal yang wajar. Keputusan itu, menurut Anthony dinilai sebagai strategi untuk menjaga eksistensi Anies di panggung politik menuju Pilpres 2029.
"Wajar jika Anies Baswedan ingin maju lagi di Pilkada Jakarta 2024 untuk periode keduanya. Anies masih butuh panggung untuk kembali berlaga dalam Pilpres 2029," kata Anthony di Jakarta, Ahad lalu.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) mengungkapkan, tiga alasan utama mengapa Anies memilih langkah ini. Pertama, Anies membutuhkan panggung politik selama lima tahun ke depan untuk menjaga relevansinya menjelang Pilpres 2029. Menurutnya, tanpa panggung tersebut, Anies berisiko tenggelam dalam dinamika politik yang cepat berubah.
Kedua, prestasi dan keberhasilan dalam periode kedua sebagai Gubernur Jakarta akan memperkuat posisinya untuk kembali bertarung di Pilpres 2029. Menurut Anthony, hanya ada dua posisi strategis yang bisa membuat Anies tetap menjadi pusat perhatian publik, yakni sebagai menteri di kabinet Prabowo atau kembali sebagai Gubernur Jakarta.
"Meskipun peluangnya masih terbuka, rasanya sulit bagi Anies masuk kabinet Prabowo. Pilihan politik paling realistis saat ini adalah menjadi Gubernur Jakarta lagi karena modal politiknya di Jakarta masih kuat," jelas Anthony.
Ketiga, Anies harus menjaga statusnya sebagai media darling selama lima tahun ke depan. Jika berhasil membangun citra positif dan menunjukkan prestasi dalam melayani publik melalui kebijakan yang pro-rakyat, Anies akan lebih mudah maju lagi dalam Pilpres 2029.
"Apalagi jika Anies berhasil membangun citra positif dan meningkatkan prestasi dalam melayani publik melalui kebijakan pro-rakyat. Ini akan memudahkannya maju pilpres lagi," ucap Anthony.
Sumber: republika