GELORA.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah resmi mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 bersama dengan Anies Baswedan.
Partai NasDem bahkan disebut sudah memberikan sinyal positif atas duet tersebut.
"PKS menyadari tidak bisa sendirian mengusung calon di pilkada karena jumlah kursi kita yang dimiliki belum memenuhi suarat untuk mencalonkan sendiri baru 18 syarat pencalonan 22 jadi masih kurang 4 kursi lagi," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, Selasa (25/6).
Dijelaskan Syaikhu, partai NasDem sudah memberikan respons positif dengan usulan duet AMAN dan menyampikan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh sudah memberikan sinyal positif atas usulan ini.
"Saya terus membangun komunikasi politik dengan Partai NasDem khusunya saya sengaja bersilaturahim dengan Pak Surya Paloh. Alhamdulillah diterima dengan penuh kehangatan dan dapat sinyal positif untuk memangnun kerjasama di Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.
Syaikhu menambahkan pihaknya pun sedang berupaya untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk usulan AMAN namun Cak Imin sedang dalam perjalanan pulang ibadah haji.
"Insha Allah dalam beberapa waktu ke depan juga tadi saya berusaha untuk komunikasi dengan PKB dengan Cak Imin tapi beliau sedang di pesawat sehingga insyallah ini akan kita akan lakukan setelah ini kita akan berkomunikasi bersilaturahim dengan PKB juga mudah mudahan bisa kira bersatu dalam mengusung kepemimpinan di DKI Jakarta ini," jelasnya.
"Insha Allah kami optimis sosok bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang besar untuk menang," tutupnya.
Anies Dipaksa Terima Kader PKS
Pengamat Komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan PKS mengusung Anies Baswedan telah menutup kesempatan Anies untuk memilih pasangannya.
Jamil menilai Anies dipaksa harus menerima kader PKS Sohibul Iman menjadi calon wakilnya dalam Pilgub Jakarta 2024 untuk lebih memberi kepastian bagi Anies untuk dapat maju pada Pilkada Jakarta 2024.
Sebab, PKS dengan 18 kursi tinggal mencari satu partai lagi maka Anies akan dapat tiket maju menjadi cagub Jakarta 2024.
"Hanya saja, Anies seperti disandera oleh PKS untuk berpasangan dengan Sohibul Iman. Anies harus menerima Sohibul Iman apa adanya padahal Sohibul Iman belum tentu diterima partai lain. Nasdem dan PKB bisa saja menolak Sohibul Iman karena nilai jualnya yang masih rendah," tambahnya.
Jamil mengatakan, Nasdem dan PKB bisa saja mengajukan kadernya yang lebih menjual daripada Sohibul Iman sehingga menyulitkan Anies karena sudah dikunci PKS.
"Jadi, pilihan menerima Sohibul Iman dapat menjadi simalakama bagi Anies.
Dimakan bisa aman dengan PKS, tapi bisa tidak aman dengan Nasdem dan PKB. Sebaliknya, tidak dimakan akan aman dengan Nasdem dan PKB tapi bermasalah dengan PKS," ucapnya.
Selain itu, Jamil menilai, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpasangan dengan Sohibul Iman, maka elektabilitas pasangan ini akan sulit terkerek.
"Sohibul Iman akan sulit mengerek elektabilitasnya. Hal ini tentunya akan menyulitkannya mengerek elektabilitas pasangannya," kata Jamil.
Tanggapan Partai Demokrat
Ketua DPW Partai NasDem Wibi Andrino menyatakan, pihaknya menghormati keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.
Anies dan Sohibul Iman diusung oleh PKS sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta.
Akan tetapi kata Wibi, pihaknya sejauh ini masih menunggu keputusan dan arahan lebih jauh dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem.
"Ya kita hormati. Kita masih nunggu arahan dari Ketua Umum bapak Surya Paloh," kata Wibi.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga mengatakan, keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024 masih bisa berubah.
Menurut Eriko, sepaket pasangan dikatakan final apabila sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Yang dikatakan final itu kan pada saat pendaftaran di KPUD, barangkali ya. Itulah finalnya," kata Eriko.
Apalagi, kata dia, jika perolehan kursi partai politik (parpol) dalam daerah tersebut belum memenuhi syarat mengusung sendiri.
"Kalau masih katakanlah wacana apalagi belum mencukupi kursinya itu tentu masih bisa ada perubahan," ujar Eriko.
Eriko menjelaskan, keputusan mengusung pasangan dalam setiap kontestasi bahkan bisa berubah sehari sebelum pendaftaran.
"Satu hari sebelum pendaftaran pun masih bisa berubah, ya namanya kalkulasi politik kan bukan kalkulasi sekedar matematika biasa, tetapi banyak yang dipertimbangkan," ucapnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terbuka untuk bertemu dengan siapapun, termasuk dengan Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Muzani merespons keinginan Anies yang ingin bertemu Prabowo sebelum Pilkada Jakarta 2024.
"Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Selama ini Pak Prabowo bertemu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan bahkan berbeda politik," kata Muzani.
Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo belum bercerita soal keinginan Anies bertemu Prabowo.
Dia juga menyebut Anies belum berkomunikasinya dengannya perihal rencana bertemu Prabowo.
"Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo tapi sebelum ke sini saya terlambat karena ketemu Pak Prabowo," ucapnya.
"Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk ketemu kepada beliau dan sampai sekarang belum ada Pak Anies ketemu saya," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR RI itu juga mengakui belum mengetahui pembahasan yang akan dibicarakan Anies kepada Prabowo.
Adapun, Anies digadang akan kembali maju sebagai cagub Jakarta di Pilkada Serentak 2024.
"Saya enggak tahu kalau mau bertemu untuk urusan apa, ngopi bicara apa saya enggak tahu, tapi untuk bertemu pak Prabowo enggak ada halangan," tandasnya
Sumber: Tribunnews