GELORA.CO - Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium resmi mengalami kenaikan.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang kenaikan tersebut.
Melalui Perbadan Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras, harga beras medium dan beras premium diatur berdasarkan wilayah.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penetapan regulasi HET beras ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala Bapanas sebelumnya.
Kenaikan HET beras juga diputuskan bersamaan dengan naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras.
Arief mengakui proses penetapan HET beras ini telah mengalami berbagai dinamika, diskusi, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan perberasan.
“Ini kita analisis bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bagaimana dampaknya terhadap inflasi,” kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/6/2024).
Adapun di dalam Perbadan ini, Pemerintah mengatur HET beras berdasarkan wilayah.
Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium Rp 12.500 per kilogram (kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.
Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.
Wilayah Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.
Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp 12.500 per kg dan HET beras premium Rp 14.900 per kg.
Selanjutnya wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.
Wilayah Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp 15.800 per kg.
Terakhir di wilayah Papua, HET beras medium Rp 13.500 per kg dan HET beras premium Rp15.800 per kg.
Deflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada Mei 2024 mengalami deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau month to month (MtM).
Deflasi ini merupakan yang pertama kali terjadi pada 2024 dan yang pertama sejak Agustus 2023.
Tingkat inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) berkontribusi besar terhadap deflasi, yaitu sebesar 0,69 persen dengan andil deflasi sebesar 0,12 persen.
Komoditas pangan yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen jenis harga bergejolak antara lain beras, daging ayam ras, tomat, dan cabai rawit.
Beras menyumbang deflasi sebesar 0,15 persen, daging ayam ras 0,03 persen, tomat 0,02 persen, dan cabai rawit sebesar 0,02 persen.
Menanggapi hal ini, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menilai ini merupakan hasil dari sinergitas dalam pengendalian inflasi antara kementerian/lembaga (K/L).
Arief mengatakan, K/L melalui berbagai langkah strategis stabilisasi pangan menjadi salah satu kunci terjaganya laju inflasi pada Mei 2024 sesuai target pemerintah di 2,5 persen plus minus 1 persen.
Data BPS menunjukkan penurunan inflasi nasional secara tahun ke tahun (year-on-year/yoy) dari 3,00 persen di bulan April 2024 menjadi 2,84 persen di Mei 2024
"Kita dapat melihat bentuk komitmen bersama melalui pemantauan dan evaluasi rutin setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri dengan mengumpulkan seluruh Pemda, instansi, dan pemangku kepentingan terkait," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (4/6/2024).
Arief menyebut Bapanas terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, kata Arief, bukan hanya di aspek hilir yang berkaitan dengan konsumen yang menjadi perhatian pemerintah.
Dari sisi hulu, yakni bagaimana kesejahteraan produsen seperti petani peternak, juga menjadi perhatian pemerintah.
Sebab, harga di hulu berkaitan erat dengan stabilitas harga di hilir.
"Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah Nilai Tukar Petani (NTP), dan berdasarkan laporan BPS pada Mei 2023 NTP masih terjaga di atas 100 poin meskipun mengalami penurunan dari bulan sebelumnya," ujar Arief.
Ia menyebut kebijakan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan harga hulu hilir.
"Ini memang tidak mudah, tetapi menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait," pungkas Arief
Sumber: Tribunnews