GELORA.CO - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi bukti nyata jebloknya kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Diketahui, PDN Kominfo diretas oleh hacker pada Kamis, 20 Juni 2024. Serangan hacker ini mengakibatkan sejumlah layanan publik termasuk layanan keimigrasian terganggu. "Saya kira pembobolan PDN berawal saat Menkominfo Budi Arie Setiadi memblokir judi online.
Begitu bangganya dia menerima perintah langsung dari Presiden Jokowi tanpa adanya koordinasi dengan lembaga negara lain," kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews.com, Selasa (25/6/2024).
Menurutnya, seharusnya Menkominfo saat memblokir judi online bekerjasama secara matang dan melakukan pengamanan secara dini dengan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya.
"Ini kan gak, Menkominfo merasa jumawa menerima perintah langsung dari Jokowi untuk memberantas judi online dan ingin terlihat bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Ini kan konyol. Beginilah jadinya," tegasnya.
Fernando mengungkapkan, pembobolan PDN yang dilakukan hacker merupakan tamparan keras bagi Menkominfo. Dia meminta Budi Arie bertanggung jawab terkait hal tersebut.
"Negara seperti tak berdaya menghadapi serangan siber ransomware. Menkominfo harus bertanggungjawab soal ini. Jika perlu Menkominfo mengundurkan diri dari jabatannya," ungkapnya.
Fernando menambahkan, seharusnya Menkominfo dipimpin oleh seorang profesional yang paham betul tentang kemajuan tekhnologi terutama di bidang IT. "Saya kira Presiden Jokowi salah menempatkan Budi Arie menjadi Menkominfo.
Saya meminta Jokowi untuk mengkaji ulang posisi Menkominfo diakhir jabatannya. Ini penting dilakukan agar negara tidak merugi akibat serangan hacker," terang dia.
Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta menempatkan orang-orang yang profesional untuk memimpin kementerian. "Jangan hanya balas budi lantas seseorang ditempatkan di posisi yang tak paham. Jangan seperti ini jadinya," pungkasnya
Sumber: tvOne