GELORA.CO -Puluhan calon anggota legislatif (Caleg) PDIP dari Jawa Tengah terancam tidak dilantik, meski meraih suara terbanyak, terkait sistem komandante. Mereka merapatkan barisan dan berkumpul di Solo.
Selain silaturahmi Lebaran, 29 dari 47 Caleg yang tergabung dalam Banteng Soca Ludiro Jawa Tengah itu juga konsolidasi.
Ketua Banteng Soca Ludiro, Yudi Kurniawan, yang akrab disapa Wawan Wulung, menyampaikan, mereka tetap berjuang bersama menuntut keadilan dan bisa tetap dilantik sebagai peraih suara terbanyak sesuai penghitungan KPU.
"Kami juga membahas peraturan Nomor 3/2024 DPP PDIP yang diterbitkan pada 17 April 2024, ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto," jelasnya, Minggu (21/4).
Peraturan DPP PDIP itu mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD PDIP 2024. Pada pasal 25 Bab VIII Ketentuan Penutup disebutkan, peraturan itu berlaku sejak ditetapkan dan mencabut peraturan yang berlaku sebelumnya.
Artinya, dengan adanya Peraturan DPP PDIP Nomor 3/2024 itu, Peraturan DPP PDIP Nomor 1 yang ditetapkan dan diberlakukan mulai 15 Juni 2023, terkait sistem Komandante sudah tidak berlaku.
"Berarti jelas, bahwa suara terbanyak yang akan dilantik," lanjutnya.
Menurut Wawan, diterbitkannya Peraturan DPP Nomor 3/2024 itu tindak lanjut dari mereka yang mengajukan protes keras hingga bertemu Mahkamah Partai yang waktu itu dipimpin Komarudin Watubun.
Pada sidang di Mahkamah Partai itu disampaikan permasalahan di daerah, khususnya di Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten. Hingga akhirnya bermunculan juga dari wilayah lain, seperti Salatiga, Jepara dan banyak lagi.
"Kami mohon DPP segera turun menyikapi dan mengambil alih permasalahan internal PDIP di Jawa Tengah," tegasnya, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng.
Meski masih jadi polemik dan perdebatan, pihaknya optimis Caleg yang terancam tak dilantik dari Jawa Tengah akan tetap dilantik, mengacu pada saat sidang di Mahkamah Partai, semua keluhan sudah disampaikan semua.
"Kami juga mendengar informasi bahwa pihak DPP sudah memberikan sinyal untuk menguatkan KPU RI agar tetap melantik sesuai konstitusi, suara terbanyak," pungkasnya.
Sumber: RMOL