GELORA.CO - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terlihat membuka peluang untuk mendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka langsung mendapat penolakan dari Partai Gelora.
Sikap PKS yang ingin merapat ke Prabowo-Gibran mulanya dikomentari oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik.
Setelah itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, melemparkan sindiran balik kepada Partai Gelora.
Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, ikut bersuara terkait hal ini.
Berikut saling sindir yang terjadi antara kedua partai tersebut.
Ungkit Serangan PKS kepada Prabowo
Menurut Mahfuz Sidik, jika PKS bergabung ke pemerintahan baru mendatang, ini bisa menjadi sinyal pembelahan antara partai tersebut dengan massa ideologisnya.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?"
"Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," tutur Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4/2024), dilansir WartaKotalive.com.
Ia lantas mengungkit serangan yang dilakukan PKS kepada Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.
Serangan itu masif dilakukan, tuturnya, terutama kepada Gibran dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ujar Mahfuz Sidik.
Atas dasar itu, dirinya mengingatkan publik dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS.
Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun.
Hal ini merujuk ketika Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta pada tahun 2017.
Ia berpendapat selama ini PKS sering memunculkan narasi yang mengadu domba masyarakat.
Misalnya, cap pengkhianat yang ditujukan kepada Prabowo karena bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 2019 lalu.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto."
"Umumnya datang dari basis pendukung PKS," papar Mahfuz Sidik.
Sindir Raihan Suara Gelora
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, lantas menanggapi penolakan Gelora jika PKS bergabung ke koalisi Prabowo juga dengan sebuah sindiran.
Mardani bersama sang istri yang juga kader PKS, Siti Oniah, menyinggung balik Partai Gelora.
"Oposisi apa koalisi?" kata Mardani seraya tertawa dalam video tersebut, seperti diterima, Senin (29/4/2024).
Siti lalu menjawab Mardani. Ia lalu menyindir perolehan suara Partai Gelora di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Di mana mereka hanya memperoleh 1.281.991 suara (0,84 persen) sehingga tak memperoleh kursi DPR RI.
Pasalnya, untuk bisa mendapatkan kursi DPR RI, sebuah partai minimal harus mendapatkan suara sebesar empat persen.
"Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT (parliamentary threshold) gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," ujar Siti.
Mardani kemudian menyampaikan pendapatnya dengan menyinggung nama Ketua Umum Partai Gelora.
"Proposalnya kita sama Mas Anis (Ketum Partai Gelora Anis Matta) beda, dan visinya beda," jelasnya.
Namun, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan.
"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," terangnya.
Fahri Hamzah Singgung Gagasan Perubahan
Fahri Hamzah mengaku tak ada masalah jika PKS ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Namun, Fahri mengingatkan bahwa PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Mereka memperjuangkan gagasan perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang sulit dikompromikan.
“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Fahri Hamzah, Senin.
Bukan hanya itu, Fahri juga menyarankan agar partai Presiden PKS Ahmad Syaikhu mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.
“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” jelasnya.
Ia lantas menjelaskan partainya sama sekali tidak ada masalah dengan PKS.
Namun yang menjadi permasalahan ialah pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologi PKS.
Yang mana hal ini berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki.
"Sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri bukan soal dari partai lain,” pungkasnya
Sumber: Tribunnews