"Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya sebagai KSAU, dan pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru," kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa (2/4).
Pelantikan Marsekal Madya Tonny akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Jokowi. Namun belum disebutkan waktu pastinya.
"Keppres ini mulai berlaku sejak saat pelantikan yang rencananya akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini," lanjut keterangan tersebut.
Pernah Jadi Ajudan Jokowi
Sebelum diangkat jadi KSAU, Marsekal Madya Tonny pernah menjabat Danskadud 11 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2009-2011, komandan Lanud Timika, kepala Disops Lanud Sultan Hasanuddin, dan komandan Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin pada 2013-2014.
Dari Makassar, Tonny diangkat menjadi ajudan Presiden Jokowi selama 2014-2016. Kariernya makin bersinar, Tony mendapat promosi sebagai komandan Lanud Adi Soemarmo 2016-2018 lalu komandan Lanud Halim Perdanakusuma 2018-2020.
Setelahnya, dia memangku jabatan Sesmil Presiden selama 2020-2022. Pada 27 Juni 2022, Tony kembali mendapat promosi menjadi komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau).
Hasto Sebut Marsekal Madya Tonny Merupakan Keluarga dari Istri Jokowi, Iriana.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam diskusi bertajuk 'Yang Waras yang Menang' menyinggung nama Marsekal Madya Tonny.
Awalnya Hasto menyebut bahwa untuk menjadi pejabat strategis saat ini harus dekat dan kenal dengan Presiden Jokowi. Dia lalu menyebut soal Pangkogabwilhan II TNI AU, Marsdya Mohamad Tonny Harjono, disebut-sebut menjadi calon kuat sebagai KSAU pengganti Marsekal Fadjar Prasetyo.
Ia menekankan, Tonny merupakan keluarga dari istri Jokowi, Iriana.
"Dan sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," katanya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, praktik pemberian jabatan hanya berdasarkan kedekatan harus diminimalisir untuk menciptakan sistem yang baik.
"Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum," tutup Hasto.