GELORA.CO - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto curhat kursi ketua umum (Ketum) PDIP ingin direbut Presiden Jokowi.
Dasco mengatakan sebaiknya Hasto Kristiyanto tidak hanya melempar isu belaka.
Sebaliknya, masalah internal partai tidak seharusnya diekspos ke publik.
"Saya juga heran dengan isu seperti itu. Karena sebenarnya itu masalah internal parpol yang sebaiknya dibicarakan di internal dan kemudian tidak diekspos ke publik," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Wakil Ketua DPR RI itu mengharapkan semua parpol bisa melakukan transisi kepemimpinan dengan cara yang baik. Yakni, melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART parpol masing-masing.
"Apapun itu kita berharap semua parpol yang ada di Indonesia ini baik-baik dalam melakukan transisi kepemimpinan dengan mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART masing-masing parpol," pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengambil alih PDIP.
Menurut Hasto, Jokowi sempat menugaskan seorang menterinya untuk bertemu mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Ryaas Rasyid.
Dia menuturkan, upaya tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Jadi jauh sebelum Pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan," kata Hasto dalam acara bedah buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengungkapkan, menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Ryaas Rasyid itu memiliki kekuatan super power di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
"Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," ujarnya.
Saat itu, kata dia, Ryaas Rasyid diminta menteri itu untuk membujuk Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar menyerahkan kursi ketua umum (Ketum).
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," ucap Hasto.
Hasto menambahkan, Jokowi disebut ingin menduduki kursi Ketum PDIP dalam rangka kendaraan politik 21 tahun ke depan.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," imbuhnya
Sumber: Tribunnews