Pasalnya Partai Gerindra yang berhak menyusun lebih dahulu menterinya malah mendapat bagian sedikit di dalam kabinet berdasarkan daftar yang beredar, dan ini berpotensi menjadi bancakan partai-partai maupun pendukung Prabowo Subianto.
"Jadi Gerinda juga berhak untuk menyusun lebih dahulu menteri-menteri dia tuh, dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang beredar hari ini bagian Gerinda justu lebih sedikit tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerinda tuh, nah ini yang potensial untuk jadi bancakan di dalam percakapan hari-hari ini," ucapnya.
"Dan pasti Pak Prabowo sudah mulai kehilangan keseimbangan, dia mulai kesel 'kurang ajar semua ni, menuntut minta, belum apa-apa juga' itu juga masuk akal," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (27/3).
Sementara diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan.
"Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [posisi menteri] itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25%, room [ruang] masih banyak," kata Ketua Umum Golkar Airlangga, dikutip dari Kabar24.bisnis.com.
Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat 5 jatah menteri di koalisi Prabowo.
Karena Golkar menurutnya all out membantu Prabowo di Pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendak, karena sebagai presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif.
"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada presiden terpilih. "Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
Dirinya enggan menanggapi Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri kepada Prabowo, dia kembali menekankan merupakan hak prerogatif presiden. “Ya, kalau itu tanya Pak Airlangga [Ketum Golkar] dong, nanya kok ke saya,” ucapnya.
Kemudian wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan permasalahan kursi menteri akan dibicarakan kembali di lain waktu, namun yang berhak menentukannya adalah Prabowo sebagai presiden.
“Ya nanti dibicarakan lagi ya, kamikan fokus 20 Maret, hasilnya apa. Masalah menteri dan lain-lain nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi,” jelas Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (18/3/2024) pagi.
“Nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo. Beliau selaku calon presiden yang menentukan,” imbuhnya.
Sumber: populis