Dalam aksinya tersebut, perwakilan massa meneriakkan aspirasi melalui pengeras suara dengan mengancam oknum anggota KPU yang berbuat curang.
“Ingatlah kematian oknum-oknum KPUD yang durjana, yang mencoba bermain-main dengan suara rakyat, yang mencoba mendzolimi diri sendiri,” kata orator di atas mobil.
“Anda akan dilaknat, tempat anda adalah api neraka,” sambungnya.
Menurut sang orator, demo yang dilakukan oleh massa PKS bukan semata menang-kalah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Melainkan, aksi tersebut dilakukan untuk menegakkan demokrasi khususnya di wilayah Kota Depok.
Sebelumnya, sejumlah massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan demonstrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Rabu (6/3/2024).
Dalam aksinya, massa yang berkerumun di trotoar Jalan Raya Margonda, Beji tersebut menyampaikan aspirasi melalui orasi dan spanduk.
“Pecat penyelenggara Pemilu curang,” tulis spanduk yang dibentangkan peserta demo.
“Pemilu curang rugi dong, yang benar aja!!! Rugi dong,” tulis spanduk lainnya.
Selain menggunakan spanduk, massa demonstrasi juga meneriakkan suara menggunakan pengeras suara dari atas mobil.
“Tolak tolak Pemilu curang, Pemilu curang yuk kita tolak,” teriak orator diikuti massa demonstrasi.
Dalam orasi, perwakilan massa demonstrasi menyebut ada oknum KPUD Kota Depok yang ikut serta bermain curang pada pelaksanaan Pemilu.
Untuk itu, mereka meminta agar oknum KPU yang terlibat dalam kecurangan Pemilu 2024 harus ditindak secara hukum tanpa toleransi.
Sekira pukul 09.45 WIB, sejumlah perwakilan massa diperkenankan masuk ke Kantor KPUD Kota Depok untuk bertemu pimpinan KPUD Kota Depok.
KPU Depok Siap Lakukan Pencermatan
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok akan menindaklanjuti tuntutan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melakukan demonstrasi pada Rabu (26/3/2024).
Ketua KPUD Kota Depok, Willi Sumarlin mengungkapkan pihaknya sedang melakukan pencermatan terkait adanya penggelembungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Willi juga mengucapkan terima kasih kepada massa PKS yang telah menyampaikan aspirasi sebagai salah satu bentuk berdemokrasi.
“Pertama tama saya mengucapkan terima kasih kepada massa PKS yang telah menyampaikan aspirasi kepada KPU Kota Depok dalam rangka menjaga demokrasi di Kota Depok,” kata Willi di lokasi.
“Terhadap hal yang tadi disampaikan kita sudah melakukan upaya pencermatan,” sambungnya.
Menurut Willi, pihak KPUD Kota Depok sedang melakukan pencermatan di 3 kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan suara.
“Untuk Kecamatan Sukmajaya sudah selesai, Kecamatan Tapos tinggal DPRD Kota dan Kecamatan Sawangan masih menyisakan DPRD Provinsi dan Kota,” ungkapnya.
Willi menambahkan, jika persoalan di tiga kecamatan itu selesai, maka rekapitulasi bisa dilanjutkan ke tingkat kota.
Dugaan Penggelembungan Suara
Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Satgas Depok Putih, DPD PKS Kota Depok, Achmad Fatoni membeberkan penemuan penggelembungan suara pada Pemilu 2024.
Data penggelembungan suara tersebut disampaikan Fatoni saat melakukan demonstrasi di depan Kantor KPUD Kota Depok pada Rabu (6/4/2024).
Fatoni mengklaim, pihaknya menemukan sejumlah kasus penggelembungan suara di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Kota Depok.
“Jadi kejadian di Sawangan, ada laporan dari saksi kita di Sawangan terjadi perubahan suara,” kata Fatoni di lokasi.
Menurut Fatoni, setidaknya ada tiga kecamatan di wilayah Kota Depok yang terindikasi terjadi penggelembungan suara Pemilu 2024.
Indikasi penggelembungan suara terjadi melalui sistem Sirekap di wilayah Kecamatan Sawangan, Tapos, dan Sukmajaya.
“Jadi saat ditampilkan di Sirekap kita langsung protes, ternyata tidak sama nih suaranya dengan data kita,” ujarnya.
“Jangan coba main-main dengan PKS kalau terjadi perubahan suara kita punya data,” sambungnya.
Dari laporan saksi PKS di Sukmajaya, Fatoni menyebut ada ketidaksesuaian perolehan suara untuk DPR RI Partai Nasdem yang jumlahnya meningkat dari 7.250 menjadi 9.756 suara.
“Berdasarkan laporan dari Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono, adanya penggelembungan suara Nasdem untuk DPR RI, di Kelurahan Kedaung 153, Kelurahan Sawangan Baru 177, dan Kelurahan Pengasinan 250 yang diambil dari suara tidak sah,” ungkapnya.
Sedangkan untuk wilayah Tapos, saksi PKS melihat langsung data di Sirekap dapat berubah dengan sendirinya menaikan perolehan suara partai tertentu.
“Teman-teman itu bingung aneh kok bisa berubah (Sirekap) padahal jam istirahat,” ujarnya.
Untuk itu, Fatoni meminta Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin mengusut oknum yang bermain dalam kecurangan Pemilu 2024 ini.
Sumber: wartakota