"Baru kali ini, kita mengalami ada ratusan pejabat kepala daerah, baru kali ini kita mengalami bagaimana tidak dalam siklus pemeriksaan, dan tanpa yang namanya Dumas atau pengaduan masyarakat, malah kepala desa dipanggil polisi," kata Deddy di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/3).
Selain itu, ia juga mengatakan money politics di pilpres 2024 sangat masif. Deddy malah bingung Pilpres yang seharusnya punya integritas tinggi malah seperti pemilihan kepala desa.
"Jadi ini ada banyak permasalahan menyangkut kualitas pemilu dan sepanjang pemilu yang saya tahu, baru kali ini juga gila-gilaan masif money politics hingga sampai ke pemilihan presiden. Ini kan pemilihan presiden, kenapa jadi kayak pemilihan kepala desa?" ucap Deddy.
Menurutnya, demokrasi Indonesia sudah dirusak oleh kekuatan penguasa. Dia mengatakan, jika cawe-cawe kekuasaan yang terjadi saat ini dibiarkan, maka pemilu tak perlu lagi diadakan.
"Betapa mahal dan rusaknya, pemilu kita. Nah, kalau kelakuan pengelola kekuasaan seperti ini, kita akan bertanya, sebenarnya untuk apa pemilu. Karena output-nya sudah jelas. Siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuasaan. Dan itu implikasinya terhadap masa depan negara ini," katanya.
"Kalau cawe-cawenya presiden, cawe-cawenya instrumen kekuasaan kita biarkan pada hari-hari ini, maka ke depan enggak perlu ada pemilu Pak. Apa gunanya pemilu, ini yang menjadi concern kita," tutup anggota Komisi VI DPR itu.
Sumber: kumparan