“Itu agak aneh,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
Menurutnya jika KPU ingin mencoba manipulasi data, seharusnya dilakukan sejak awal. Karena dengan kebijakan tersebut, justru publik bingung dengan integritas lembaga penyelenggara pemilu.
“Sekarang jadi bingung nih lembaga apa yang harus dipercaya,” ucapnya.
Sahroni juga menyinggung hasil lembaga survei sudah memproyeksikan hasil penghitungan suara cepat atau quick count Pemilu 2024. Namun, hanya ada satu partai politik yang suaranya meningkat secara tiba-tiba.
“Kan jadi ngaco ini. Sirekapnya enggak benar atau lembaga quick count-nya, lembaga surveinya yang enggak benar? Nah ini menimbulkan problematika yang luar biasa,” ujarnya.
Karena itu, Sahroni pun mengkritisi tindakan KPU yang mengubah tampilan Sirekap dari diagram menjadi tampilan formulis C Hasil.
“Saya menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang dia punya saat ini,” tuturnya.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap alasan pihaknya tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti otentik atau data asli dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu,” kata Idham saat dihubungi, dikutip Rabu (6/3/2024).
Sumber: inilah